Komisi III: Regulasi Larangan Kampanye dan Fasilitasi LGBT Bisa Diterapkan

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, mengatakan regulasi yang mengatur sanksi terhadap tindakan mengampanyekan atau memfasilitasi praktik LGBT berpotensi dibuat dan diterapkan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemerintah dan DPR menegaskan aturan terhadap kampanye dan fasilitasi praktik tersebut.

Dasar konstitusional dan landasan Pancasila

Gus Falah menegaskan pembentukan regulasi semacam itu memiliki landasan kuat secara konstitusional. Ia menekankan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga seluruh sistem hukum nasional wajib merefleksikan nilai-nilai Pancasila.

"Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi landasan utama dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itu, hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia," ujar Gus Falah, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, Pancasila digali dari akar budaya bangsa dan memuat nilai-nilai luhur berupa agama, moral, dan adat istiadat. Norma-norma yang berkembang di masyarakat, termasuk norma keagamaan, harus menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan hukum nasional.

Respons terhadap desakan MUI

Gus Falah menyampaikan penolakan terhadap praktik LGBT merupakan pandangan yang berkembang di ranah norma keagamaan masyarakat Indonesia. Karena itu, pengaturan hukum mengenai kampanye maupun fasilitasi praktik tersebut dinilai wajar untuk dibahas dalam proses legislasi.

"Peraturan hukum di Indonesia sudah semestinya memuat norma-norma yang hidup dalam masyarakat sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, regulasi mengenai kampanye maupun fasilitasi praktik LGBT sangat mungkin dibentuk sepanjang mengikuti mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlandaskan konstitusi," kata Gus Falah.

Mekanisme legislasi dan pertimbangan

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan setiap pembentukan regulasi harus melalui mekanisme legislasi yang sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ia menambahkan proses itu perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip negara hukum.

Pernyataan Gus Falah menempatkan diskursus pengaturan ini dalam kerangka menjaga nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan konstitusi.

Implikasi dan langkah selanjutnya

Pembahasan lebih lanjut tentang kemungkinan regulasi akan membutuhkan kajian hukum, dialog antar-pemangku kepentingan, dan proses legislasi formal di DPR. Jika dilanjutkan, rancangan aturan harus memenuhi ketentuan prosedural dan konstitusional yang berlaku.

Wacana ini berpotensi memicu perdebatan publik lebih luas antara perlindungan nilai-nilai tradisional dan prinsip hak asasi individu, sehingga proses pembentukan aturan akan menjadi penentu arah kebijakan politik dan hukum ke depan.