Kemkomdigi Wajibkan Registrasi SIM Pakai Biometrik Mulai 1 Juli

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mewajibkan seluruh operator seluler menerapkan verifikasi biometrik untuk registrasi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026, sebagai upaya mencegah penyalahgunaan identitas dan penipuan digital.

Kebijakan dan pemberlakuan

Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menyatakan bahwa penerapan Face Recognition sebagai sistem verifikasi telah resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Aturan ini mengharuskan operator seluler menggunakan verifikasi biometrik untuk semua aktivasi pelanggan baru.

Pemerintah juga telah menyampaikan kebijakan ini kepada Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kemkomdigi meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menutup mekanisme validasi nomor seluler yang masih menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) tanpa verifikasi biometrik.

Mulai 1 Juli, registrasi pelanggan baru wajib menggunakan biometrik. Karena itu kami meminta seluruh operator mematuhi ketentuan ini dan segera menghentikan seluruh aktivasi yang masih menggunakan validasi NIK dan No.KK tanpa verifikasi biometrik

Tujuan dan dampak yang diharapkan

Edwin menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar perubahan prosedur administratif. Registrasi berbasis biometrik dimaksudkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan pengguna telepon seluler di Indonesia.

Registrasi biometrik menjadi fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas, penipuan digital. Hingga berbagai bentuk kejahatan siber

Dengan beralih dari validasi NIK/KK ke verifikasi biometrik, pemerintah menargetkan berkurangnya ruang untuk registrasi nomor menggunakan identitas orang lain. Implementasi ini diharapkan meningkatkan kepercayaan dalam ekosistem digital dan mengurangi potensi penipuan yang memanfaatkan data identitas.

Instruksi kepada operator dan langkah selanjutnya

Kemkomdigi meminta seluruh operator seluler segera menyesuaikan sistem registrasi dan menghentikan aktivasi yang masih bergantung pada validasi NIK atau KK tanpa verifikasi wajah. Komunikasi kebijakan juga telah dilakukan kepada instansi terkait untuk sinkronisasi teknis dan administratif.

Pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan operator agar tujuan pencegahan penyalahgunaan identitas dan penguatan keamanan digital dapat tercapai secara efektif.

Konsekuensi dan prospek

Penerapan registrasi biometrik menandai pergeseran dalam mekanisme verifikasi identitas pelanggan seluler. Ke depan, kebijakan ini berpotensi menjadi dasar bagi langkah-langkah tambahan dalam menjaga keamanan data pribadi dan mengurangi tindak kejahatan berbasis identitas di ranah digital.