KNIU Beralih ke Kemenbud, Diplomasi UNESCO Indonesia Diperkuat
Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) resmi dialihkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kementerian Kebudayaan pada Senin, 6 Juli 2026 di Gedung Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta. Langkah ini menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 dan bertujuan memastikan kesinambungan peran Indonesia dalam kerja sama dengan UNESCO.
Alasan pengalihan dan tujuan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan KNIU selama ini menjadi penghubung strategis antara Indonesia dan UNESCO. Menurutnya, komisi ini memperluas kerja sama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi.
Melalui KNIU berbagai gagasan, pengalaman, dan praktik baik Indonesia dapat diperkenalkan kepada masyarakat dunia. Sebaliknya, berbagai perkembangan pemikiran global sudah dapat diadaptasi untuk memperkuat pembangunan nasional.
Capaian Indonesia di UNESCO
Mu'ti memaparkan sejumlah pencapaian Indonesia dalam arena UNESCO sebagai bukti kontribusi nasional:
- Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum UNESCO pada 2023.
- Penghargaan Avicenna Medal tahun 1993 atas perluasan akses pendidikan.
- Enam situs budaya dunia dan 16 warisan budaya takbenda yang dicatat UNESCO.
- Tujuh kota Indonesia tergabung dalam UNESCO Creative Cities Network.
- Empat warisan alam dunia, 12 UNESCO Global Geopark, serta 21 Cagar Biosfer.
- 16 dokumen Indonesia terinskripsi dalam Memory of the World, termasuk arsip surat-surat R.A. Kartini.
Serah terima administrasi dan komitmen bersama
Pada acara serah terima, Kemendikdasmen menyerahkan seluruh arsip, dokumen, dan administrasi kelembagaan KNIU kepada Kemenbud. Mu'ti menegaskan pengalihan ini bukan sekadar transfer administratif, melainkan estafet pengabdian yang mempertahankan semangat kontribusi Indonesia.
Kami meyakini bahwa pengalihan penyelenggaraan ini bukanlah perpindahan tanggung jawab semata. Melainkan estafet pengabdian yang berpindah hanyalah tata kelola administrasinya.
Dampak terhadap diplomasi budaya
Mu'ti optimistis di bawah kepemimpinan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, KNIU akan semakin adaptif dan mampu memperkuat diplomasi budaya Indonesia di tingkat global. Ia juga memastikan Kemendikdasmen akan terus mendukung program UNESCO yang berkaitan dengan pendidikan.
Dengan semangat kolaborasi, kita berharap KNIU akan terus menjadi jembatan yang memperkuat persahabatan antarabangsa. Memajukan kepentingan nasional, sekaligus menghadirkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dan kemajuan umat manusia.
Indonesia juga tercatat sembilan kali dipercaya menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO dan pada Juni 2026 kembali terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda periode 2026–2030. Pengalihan pengelolaan KNIU diyakini akan memperkuat sinergi antarkementerian dan meningkatkan posisi Indonesia dalam forum internasional tersebut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
AHY: Proyek Infrastruktur Harus Beri Dampak Ekonomi ke Rakyat
AHY minta proyek infrastruktur tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langs...
Guru PPPK di Daerah 3T Diprioritaskan Ikut Seleksi PNS
DPR minta guru PPPK di daerah 3T diprioritaskan ikut seleksi PNS 2027 sebagai bentuk penghargaan dan upaya m...
MenHAM: Pelayanan Pemerintahan untuk Papua Gratis, Stop Bawa Uang ke Jakarta
MenHAM Natalius Pigai menegaskan pelayanan administrasi dan pembangunan Papua di pemerintah pusat gratis; ia...
Wamentrans: Calon Transmigran Wajib Ikut Pelatihan Keterampilan
Wamentrans Viva Yoga menegaskan calon transmigran wajib menjalani verifikasi, pelatihan, dan pendidikan tekn...
KLH Hentikan Pembuangan Limbah Ilegal di Empat Lokasi Sungai Cileungsi
KLH menghentikan pembuangan limbah ilegal di empat lokasi sepanjang Sungai Cileungsi dan memasang papan peri...
Polri Kirim 2,1 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT
Polri mengirim 2.102 kg logistik dari Surabaya ke Labuan Bajo pada 20 Agustus 2026 untuk korban gempa NTT, m...