Jabar Terima Alokasi BSPS Terbesar 2026: 42.508 Unit

Provinsi Jawa Barat menerima alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terbesar secara nasional pada 2026, yakni 42.508 unit. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).

Alokasi BSPS untuk Jawa Barat

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan peningkatan alokasi ini merupakan prioritas pemerintah. Menurutnya, program BSPS harus menerapkan prinsip gotong royong, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima.

“Kami ingin setiap rupiah uang negara dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Maruarar, Senin 6 Juli 2026.

Studi kasus: renovasi rumah di Sumedang

Menjelang pengumuman alokasi, Menteri PKP meninjau renovasi rumah milik Rian Suristiawan di Kabupaten Sumedang pada 5 Juli 2026. Renovasi ini dibiayai melalui BSPS setelah rumah tersebut dinilai tidak layak huni.

Pekerjaan renovasi dimulai pada 20 Juni 2026 dan kini menunjukkan progres sekitar 50 persen. Target penyelesaian ditetapkan akhir Agustus 2026 sehingga keluarga penerima segera menempati hunian layak.

Pengadaan bahan dan efisiensi anggaran

Dalam kunjungan itu Menteri juga menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai mekanisme pengadaan material. PTT diikuti dua toko bangunan dengan total pagu anggaran sebesar Rp280 juta.

Hasil negosiasi terbuka menunjukkan efisiensi sekitar Rp6,3 juta. Seluruh efisiensi akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material untuk meningkatkan kualitas perbaikan rumah.

“Kalau ada efisiensi, manfaatnya harus kembali kepada rakyat. Tambahan anggaran itu digunakan untuk menambah kualitas rumah sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar,” kata Menteri, yang akrab disapa Ara.

Dampak ekonomi dan dukungan daerah

Menteri menekankan program BSPS tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Pelaksanaan melibatkan tukang, toko material, jasa angkutan, dan pendamping setempat sehingga perputaran uang tinggal di daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, memperkirakan kenaikan alokasi ini dapat menyerap tenaga kerja luas. Menurutnya, program berpotensi melibatkan sekitar 127.000 tenaga kerja jika setiap rumah mempekerjakan beberapa tukang.

“Program ini memiliki multiplier effect yang sangat besar. Jika satu rumah melibatkan tiga orang tukang, maka ada sekitar 127 ribu tenaga kerja yang terlibat,” ujar Herman.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menambahkan pemerintah daerah mendukung BSPS dengan menggerakkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu renovasi 100 rumah. Bantuan CSR diestimasi sebesar Rp5 juta per rumah untuk mempercepat perbaikan kualitas hunian.

Dengan alokasi terbesar tersebut, pemerintah pusat dan daerah menargetkan perbaikan hunian sekaligus merangsang aktivitas ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan sosial bagi keluarga penerima.