Wagub Sumut: Reforma Agraria Harus Tingkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Medan, 2 September 2026 — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan reforma agraria tidak boleh berhenti pada penerbitan sertifikat tanah. Ia menilai keberhasilan program harus diukur dari dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Rakor GTRA Sumut dibuka Wagub

Surya menyampaikan pernyataan itu saat membuka Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (2/9). Rapat dihadiri pejabat pusat dan daerah untuk menyamakan arah pelaksanaan reforma agraria.

Peserta rapat antara lain:

• Direktur Landreform Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Rudi Rubijaya
• Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha
• Plt. Sekdaprov Sumut Timor Tumanggor
• Unsur Forkopimda dan sejumlah kepala daerah

Tujuan dan landasan kebijakan

Surya mengingatkan bahwa reforma agraria merupakan upaya mewujudkan keadilan lewat penataan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah. Ia merujuk pada amanat Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi, kita telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur. Dengan begitu, kita memiliki wadah koordinasi lebih terpadu dalam melaksanakan penataan aset, penyelesaian konflik agraria, serta pengembangan akses ekonomi bagi penerima manfaat,"

Tantangan pertanahan di Sumut

Wagub mengakui Sumut masih menghadapi persoalan pertanahan yang kompleks. Masalah yang disebutkan meliputi tumpang tindih penguasaan lahan, sengketa kepemilikan, dan lemahnya penyelarasan data antarinstansi.

Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus cermat, terbuka, dan akurat agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat di tingkat lokal.

Fokus pada pemberdayaan ekonomi

Surya menekankan bahwa penataan tanah harus disertai dukungan pemberdayaan agar manfaatnya terasa hingga keluarga penerima. Dukungan itu meliputi penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan.

"Penataan ini, masyarakat perlu memperoleh dukungan seperti penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan. Dengan begitu, manfaat reforma agraria bermuara pada kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah,"

Rencana kerja dan langkah teknis GTRA

Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha melaporkan langkah awal yang sudah ditempuh sebelum pembentukan GTRA. Antara lain konsultasi, pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, dan penetapan fokus lokasi.

Ke depan tim akan melakukan pendataan dan survei lapangan bersama terhadap subjek dan objek reforma agraria, serta menyusun rekomendasi ke Menteri ATR/BPN untuk penyelesaian sengketa.

"Menyusun daftar reform dan penataan akses hasil penataan aset (by name by address) dan daftar isian masalah pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Utara, serta melakukan rapat koordinasi akhir tahun sebagai penutup kegiatan,"

Rapat koordinasi awal ini dimaknai sebagai langkah penting untuk memastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat kabupaten/kota. Implementasi yang terintegrasi diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menghadirkan kepastian hukum bagi warga pemilik lahan.