Mendagri: Reforma Agraria untuk Cegah Penguasaan Tanah Dominan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah penguasaan tanah secara dominan oleh satu pihak. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 15 September 2026 di Jakarta, saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait pengelolaan aset daerah bersama Komisi II DPR dan pemerintah provinsi di Kompleks Parlemen Senayan.
Inti pernyataan dan konteks rapat
Tito menyampaikan bahwa tujuan penataan agraria adalah memastikan pengelolaan tanah memberi manfaat bagi masyarakat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia juga menyoroti praktik di lapangan yang masih menunjukkan adanya penguasaan lahan oleh pihak tertentu yang berpotensi memicu konflik sosial.
"Sehingga tidak ada penguasaan tanah secara dominan oleh satu pihak,"
Revisi regulasi dan penataan HGU/HGB
Mendagri menilai revisi regulasi di bidang agraria penting untuk menjawab persoalan penguasaan tanah dan konflik yang muncul. Fokus yang disebutkan yakni penataan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) agar lahan yang tidak produktif dapat dikelola ulang.
Ia menekankan pentingnya menata lahan yang idle atau tidak digunakan. Menurut Tito, lahan yang tidak produktif perlu diambil alih negara untuk kemudian didistribusikan kembali kepada rakyat.
"Kalau tidak salah, Bapak Presiden juga sudah menyampaikan hal ini dalam berbagai kesempatan. Yang idle, tidak digunakan, tidak dipakai akan diambil kembali oleh negara untuk kemudian didistribusikan kepada rakyat."
Keseimbangan antara ketahanan pangan dan investasi
Tito juga menyoroti keseimbangan kebijakan antara perlindungan lahan pangan dan kebutuhan investasi. Ia menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas pemerintah, namun kebutuhan lahan untuk industrialisasi juga penting bagi pertumbuhan ekonomi.
"Pada prinsipnya kami berpendapat, program yang paling menjadi unggulan Bapak Presiden adalah ketahanan pangan,"
Ia menambahkan bahwa dukungan kebijakan diperlukan untuk menjaga luasan lahan yang harus dilindungi demi pangan sekaligus membuka ruang bagi investasi yang produktif, khususnya di Pulau Jawa yang menjadi pusat infrastruktur dan industri.
Dampak dan langkah ke depan
Penegasan Mendagri mengindikasikan kemungkinan terobosan kebijakan untuk mempercepat redistribusi lahan tidak produktif. Jika direalisasikan, langkah ini berpotensi meredam konflik sosial dan meningkatkan manfaat lahan bagi masyarakat luas.
Rapat di Komplek Parlemen Senayan menjadi bagian dari upaya sinkronisasi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah provinsi dalam menata aset daerah dan menyiapkan regulasi agraria yang lebih efektif.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...