Nasional

Menteri ESDM Perluas Listrik Desa dari Aceh hingga Papua

Bagikan:
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan program listrik desa di hadapan DPR

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan program perluasan listrik desa berjalan merata dari Aceh hingga Papua. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu, 16 September 2026. Pemerintah menekankan prioritas kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang membutuhkan percepatan akses listrik.

Target dan cakupan program

Bahlil memaparkan jumlah desa dan dusun yang masih gelap listrik. Saat ini tercatat hampir 11.000 titik yang belum teraliri listrik. Program yang diinisiasi pada 2025 dan diresmikan pada 2026 mencakup sekitar 1.416 titik.

Untuk 2026, pemerintah menargetkan tambahan sekitar 1.300 titik. Penetrasi awal akan difokuskan pada daerah 3T untuk mempersempit kesenjangan akses energi.

Prioritas wilayah

Pemerintah memprioritaskan Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dalam fase awal. Selain itu, beberapa wilayah di Sumatera yang masih tertinggal juga masuk prioritas percepatan. Namun Bahlil mengaku terkejut karena sejumlah dusun dan desa di Pulau Jawa ternyata masih belum memiliki listrik.

Penyesuaian RUPTL dan gangguan di Kalimantan Tengah

Menyoal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Bahlil menyatakan akan ada penyesuaian menyusul penurunan pasokan listrik di Kalimantan Tengah. Penurunan itu terjadi bersamaan dengan pemeliharaan yang dilakukan PLN di wilayah tersebut.

"Menyangkut RUPTL, kita akan menyesuaikan. Memang sekarang di Kalimantan Tengah itu terjadi penurunan terdapat maintenance yang dilakukan oleh PLN,"

Peran ESDM dan PLN

Bahlil menegaskan ESDM berposisi sebagai regulator, sementara pelaksanaan teknis ada di tangan PLN. Meski demikian, ESDM tetap menerima tanggung jawab saat pemadaman listrik terjadi di lapangan.

Untuk menyelesaikan masalah pasokan dan wilayah yang belum terlayani, Bahlil mengatakan masalah itu akan dibahas lewat RUPTL dan rapat terbatas bersama PLN. Ia juga akan meneruskan aspirasi agar wilayah bermasalah dibahas sebagai wilayah tersendiri dalam rencana tindak lanjut.

"Jadi, ini akan saya selesaikan dengan RUPTL, ini memang sore ini kami ada ratas menyangkut dengan PLN. Dan saya akan melanjutkan aspirasi untuk dibuat wilayah sendiri ya, saya akan melanjutkan itu,"

Langkah penyesuaian RUPTL dan prioritisasi wilayah 3T diharapkan mempercepat akses listrik bagi puluhan ribu desa dan dusun yang masih belum tersentuh layanan. Pemerintah menargetkan distribusi lebih proporsional sambil memantau pelaksanaan teknis oleh PLN.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait