Menteri ESDM Perluas Listrik Desa dari Aceh hingga Papua
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan program perluasan listrik desa berjalan merata dari Aceh hingga Papua. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu, 16 September 2026. Pemerintah menekankan prioritas kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang membutuhkan percepatan akses listrik.
Target dan cakupan program
Bahlil memaparkan jumlah desa dan dusun yang masih gelap listrik. Saat ini tercatat hampir 11.000 titik yang belum teraliri listrik. Program yang diinisiasi pada 2025 dan diresmikan pada 2026 mencakup sekitar 1.416 titik.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan tambahan sekitar 1.300 titik. Penetrasi awal akan difokuskan pada daerah 3T untuk mempersempit kesenjangan akses energi.
Prioritas wilayah
Pemerintah memprioritaskan Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dalam fase awal. Selain itu, beberapa wilayah di Sumatera yang masih tertinggal juga masuk prioritas percepatan. Namun Bahlil mengaku terkejut karena sejumlah dusun dan desa di Pulau Jawa ternyata masih belum memiliki listrik.
Penyesuaian RUPTL dan gangguan di Kalimantan Tengah
Menyoal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Bahlil menyatakan akan ada penyesuaian menyusul penurunan pasokan listrik di Kalimantan Tengah. Penurunan itu terjadi bersamaan dengan pemeliharaan yang dilakukan PLN di wilayah tersebut.
"Menyangkut RUPTL, kita akan menyesuaikan. Memang sekarang di Kalimantan Tengah itu terjadi penurunan terdapat maintenance yang dilakukan oleh PLN,"
Peran ESDM dan PLN
Bahlil menegaskan ESDM berposisi sebagai regulator, sementara pelaksanaan teknis ada di tangan PLN. Meski demikian, ESDM tetap menerima tanggung jawab saat pemadaman listrik terjadi di lapangan.
Untuk menyelesaikan masalah pasokan dan wilayah yang belum terlayani, Bahlil mengatakan masalah itu akan dibahas lewat RUPTL dan rapat terbatas bersama PLN. Ia juga akan meneruskan aspirasi agar wilayah bermasalah dibahas sebagai wilayah tersendiri dalam rencana tindak lanjut.
"Jadi, ini akan saya selesaikan dengan RUPTL, ini memang sore ini kami ada ratas menyangkut dengan PLN. Dan saya akan melanjutkan aspirasi untuk dibuat wilayah sendiri ya, saya akan melanjutkan itu,"
Langkah penyesuaian RUPTL dan prioritisasi wilayah 3T diharapkan mempercepat akses listrik bagi puluhan ribu desa dan dusun yang masih belum tersentuh layanan. Pemerintah menargetkan distribusi lebih proporsional sambil memantau pelaksanaan teknis oleh PLN.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Daftar Long Weekend 2027: Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama
Pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama 2027; ini daftar long weekend yang bisa...
Kementan Ajak Adopsi Teknologi Peternakan di ILDEX 2026
Kementan dorong adopsi teknologi peternakan di ILDEX 2026 di ICE BSD; pameran dihadiri 193 peserta dari 22 n...
Transaksi Judi Online Pegawai PU Rp12 Miliar, Sanksi Diterapkan
Kementerian PU temukan 81.000 transaksi judi online pegawai senilai Rp12 miliar; sanksi disiplin diberlakuka...
Mengapa Hari Ozon Sedunia Diperingati 16 September?
Hari Ozon Sedunia diperingati tiap 16 September untuk mengenang Protokol Montreal dan mendorong perlindungan...
Paiton Energy Hibahkan 2 Angling Listrik untuk TMII
Paiton Energy menyerahkan dua Angling listrik ke TMII pada 16 September 2026 untuk mendukung pariwisata berk...
Komisi XII Setujui Pagu Kementerian Investasi Rp974,8 Miliar
Komisi XII DPR setujui pagu Kementerian Investasi/BKPM 2027 sebesar Rp974,84 miliar dalam rapat 16 September...