Transaksi Judi Online Pegawai PU Rp12 Miliar, Sanksi Diterapkan

Kementerian Pekerjaan Umum mencatat lebih dari 81.000 transaksi judi online melibatkan pegawai sepanjang 2024–2025 dengan nilai total lebih dari Rp12 miliar. Temuan pemeriksaan internal itu mendorong penjatuhan sanksi bagi pegawai sesuai tingkat pelanggaran, kata kementerian, Rabu, 16 September 2026.

Skala temuan dan cakupan pegawai

Pemeriksaan menunjukkan ribuan transaksi judi online yang melibatkan pegawai Kementerian PU selama dua tahun terakhir. Dari sekitar 2.000 pegawai, sebagian sudah menerima sanksi administratif, sementara proses penjatuhan sanksi untuk lainnya masih berlangsung.

Angka dan nilai transaksi ini menjadi dasar tindak lanjut internal untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan tugas dan anggaran kementerian.

Kategori sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran

Inspektur Jenderal Kementerian PU menjelaskan sanksi disesuaikan dengan beratnya pelanggaran. Ketentuan itu berlaku mulai dari teguran ringan hingga pemberhentian untuk pelanggaran berat.

“Sementara pelanggaran berat dikenai sanksi berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai pegawai sesuai ketentuan yang berlaku,”

Secara rinci, pembagian sanksi meliputi:

• Pelanggaran ringan: teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas tertulis.
• Pelanggaran sedang: penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat selama satu tahun.
• Pelanggaran berat: penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian sesuai aturan.

Alasan penanganan dan dampak pada kepercayaan publik

Menteri PUPR menegaskan tindakan itu bagian dari upaya menjaga integritas aparatur dan kepercayaan publik terhadap lembaga. Menurutnya, perilaku pegawai tidak hanya persoalan pribadi tetapi juga memengaruhi kinerja dan kredibilitas institusi.

“Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut,”

Pencegahan dan penguatan pembinaan

Sekretaris Jenderal menyatakan temuan ini akan menjadi bahan evaluasi sistem pengawasan dan pembinaan pegawai. Kementerian berencana memperkuat area pengawasan dan langkah pencegahan untuk mendeteksi risiko sejak dini.

“Selain melakukan penanganan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai,”

“Kami melihat area mana yang perlu diperkuat, bagaimana upaya pembinaan dapat dilakukan secara lebih efektif. Kemudian langkah-langkah pencegahan apa yang perlu ditingkatkan agar potensi risiko serupa dapat teridentifikasi dan ditangani sedini mungkin,”

Langkah penegakan disiplin, evaluasi pengawasan, dan pembinaan akan dilanjutkan untuk meminimalkan potensi pelanggaran serupa dan menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.