Transaksi Judi Online Pegawai PU Rp12 Miliar, Sanksi Diterapkan
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat lebih dari 81.000 transaksi judi online melibatkan pegawai sepanjang 2024–2025 dengan nilai total lebih dari Rp12 miliar. Temuan pemeriksaan internal itu mendorong penjatuhan sanksi bagi pegawai sesuai tingkat pelanggaran, kata kementerian, Rabu, 16 September 2026.
Skala temuan dan cakupan pegawai
Pemeriksaan menunjukkan ribuan transaksi judi online yang melibatkan pegawai Kementerian PU selama dua tahun terakhir. Dari sekitar 2.000 pegawai, sebagian sudah menerima sanksi administratif, sementara proses penjatuhan sanksi untuk lainnya masih berlangsung.
Angka dan nilai transaksi ini menjadi dasar tindak lanjut internal untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan tugas dan anggaran kementerian.
Kategori sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran
Inspektur Jenderal Kementerian PU menjelaskan sanksi disesuaikan dengan beratnya pelanggaran. Ketentuan itu berlaku mulai dari teguran ringan hingga pemberhentian untuk pelanggaran berat.
“Sementara pelanggaran berat dikenai sanksi berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai pegawai sesuai ketentuan yang berlaku,”
Secara rinci, pembagian sanksi meliputi:
- Pelanggaran ringan: teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas tertulis.
- Pelanggaran sedang: penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat selama satu tahun.
- Pelanggaran berat: penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian sesuai aturan.
Alasan penanganan dan dampak pada kepercayaan publik
Menteri PUPR menegaskan tindakan itu bagian dari upaya menjaga integritas aparatur dan kepercayaan publik terhadap lembaga. Menurutnya, perilaku pegawai tidak hanya persoalan pribadi tetapi juga memengaruhi kinerja dan kredibilitas institusi.
“Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut,”
Pencegahan dan penguatan pembinaan
Sekretaris Jenderal menyatakan temuan ini akan menjadi bahan evaluasi sistem pengawasan dan pembinaan pegawai. Kementerian berencana memperkuat area pengawasan dan langkah pencegahan untuk mendeteksi risiko sejak dini.
“Selain melakukan penanganan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai,”
“Kami melihat area mana yang perlu diperkuat, bagaimana upaya pembinaan dapat dilakukan secara lebih efektif. Kemudian langkah-langkah pencegahan apa yang perlu ditingkatkan agar potensi risiko serupa dapat teridentifikasi dan ditangani sedini mungkin,”
Langkah penegakan disiplin, evaluasi pengawasan, dan pembinaan akan dilanjutkan untuk meminimalkan potensi pelanggaran serupa dan menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...