Dewanti Dorong Reboisasi Hulu Malang Masuk Prioritas RPJMD
SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, meminta percepatan reboisasi hutan gundul agar menjadi prioritas dalam RPJMD. Pernyataan itu disampaikan menyusul banjir dan tanah longsor di tujuh kecamatan Kabupaten Malang pada 2 November 2026. Tujuannya untuk memperkuat mitigasi bencana di kawasan hulu Malang Raya yang rentan.
Dampak banjir dan lokasi terdampak
Hujan intensitas sedang hingga tinggi memicu banjir dan longsor yang menutup akses jalan, merendam rumah, dan merusak infrastruktur. Laporan sementara BPBD Kabupaten Malang mencatat kejadian di beberapa kecamatan.
- Ampelgading
- Bantur
- Dampit
- Pagelaran
- Sumbermanjing Wetan
- Gedangan
- Tirtoyudo
Reboisasi sebagai kebijakan jangka panjang
Dewanti menilai kejadian berulang ini menunjukkan masalah lingkungan di wilayah hulu tidak bisa diabaikan. Menurutnya, penanaman kembali hutan gundul harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Penanganan darurat dan mitigasi menyeluruh harus segera dilakukan di lapangan untuk melindungi keselamatan warga
Ia mengingatkan penanganan darurat saja tidak cukup. Reboisasi perlu diposisikan bukan sebagai kegiatan penghijauan sementara, tetapi sebagai bagian prioritas dalam RPJMD. Dengan begitu, pemulihan kawasan hulu mendapat arah dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Penyebab dan konsekuensi alih fungsi lahan
Dewanti menyebut berkurangnya kawasan penyangga air dan alih fungsi lahan di hulu memperparah kerentanan. Kondisi ini menurunkan daya dukung lingkungan dan membuat wilayah hilir lebih rentan terhadap longsor dan luapan air.
Pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis membuat daya dukung lingkungan menurun drastis. Akibatnya, wilayah hilir menjadi rentan diterjang longsor serta luapan air
Koordinasi dan langkah teknis
Selain reboisasi, Dewanti menekankan pentingnya koordinasi terpadu antara Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, dan relawan. Sinergi diperlukan agar penanganan darurat, perbaikan infrastruktur, dan evakuasi berjalan efektif.
Pemerintah harus hadir cepat. Perbaikan infrastruktur jalan yang tertutup longsor harus segera diselesaikan
Ia mengusulkan sinkronisasi tata ruang Malang Raya berbasis kelestarian lingkungan sebagai langkah jangka panjang. Penataan ini diharapkan mengurangi risiko bencana berulang dan memperkuat ketahanan wilayah.
Kesimpulannya, percepatan reboisasi dan pengintegrasian kebijakan lingkungan ke dalam RPJMD serta koordinasi lintas wilayah menjadi kunci untuk mengurangi dampak banjir dan longsor di Malang Raya.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
PDI-P Dorong Majadigi Jadi Platform Pengaduan Terpadu
Saifudin Zuhri minta Majadigi dikembangkan jadi platform pengaduan terpadu agar setiap laporan warga di Jati...
Harvard Kurniawan Dorong Optimalisasi Lapangan Olahraga Melalui Mabol
Harvard Kurniawan mendorong Pemkot Malang perbaiki lapangan kelurahan dan gelar mabol rutin di Stadion Gajay...
Buleks Minta Pengawasan RHU Surabaya Perketat Keamanan
Anggota DPRD Budi Leksono minta pengawasan RHU Surabaya diperkuat dengan SOP, tenaga kesehatan, dan layanan...
Kanang di Ngawi: Jangan Berbuat Zalim, DPR Awasi Dugaan Penyadapan
Anggota DPR Budi Sulistyono (Kanang) memberi pesan moral ke pelajar di Ngawi dan meminta DPR mengawal dugaan...
DPRD Madiun Minta 105 Pejabat Baru Segera Bekerja
Ketua DPRD Madiun minta 105 pejabat baru yang dilantik 4 Nov 2026 segera bekerja agar penyelesaian P-APBD 20...
PKK Sumenep Perkuat Persatuan, Hapus Sekat demi Pelayanan
Ketua TP PKK Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, minta kader perkuat persatuan dan hapus sekat agar program PKK lebih...