Politik

Dewanti Dorong Reboisasi Hulu Malang Masuk Prioritas RPJMD

Bagikan:

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, meminta percepatan reboisasi hutan gundul agar menjadi prioritas dalam RPJMD. Pernyataan itu disampaikan menyusul banjir dan tanah longsor di tujuh kecamatan Kabupaten Malang pada 2 November 2026. Tujuannya untuk memperkuat mitigasi bencana di kawasan hulu Malang Raya yang rentan.

Dampak banjir dan lokasi terdampak

Hujan intensitas sedang hingga tinggi memicu banjir dan longsor yang menutup akses jalan, merendam rumah, dan merusak infrastruktur. Laporan sementara BPBD Kabupaten Malang mencatat kejadian di beberapa kecamatan.

  • Ampelgading
  • Bantur
  • Dampit
  • Pagelaran
  • Sumbermanjing Wetan
  • Gedangan
  • Tirtoyudo

Reboisasi sebagai kebijakan jangka panjang

Dewanti menilai kejadian berulang ini menunjukkan masalah lingkungan di wilayah hulu tidak bisa diabaikan. Menurutnya, penanaman kembali hutan gundul harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penanganan darurat dan mitigasi menyeluruh harus segera dilakukan di lapangan untuk melindungi keselamatan warga

Ia mengingatkan penanganan darurat saja tidak cukup. Reboisasi perlu diposisikan bukan sebagai kegiatan penghijauan sementara, tetapi sebagai bagian prioritas dalam RPJMD. Dengan begitu, pemulihan kawasan hulu mendapat arah dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Penyebab dan konsekuensi alih fungsi lahan

Dewanti menyebut berkurangnya kawasan penyangga air dan alih fungsi lahan di hulu memperparah kerentanan. Kondisi ini menurunkan daya dukung lingkungan dan membuat wilayah hilir lebih rentan terhadap longsor dan luapan air.

Pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis membuat daya dukung lingkungan menurun drastis. Akibatnya, wilayah hilir menjadi rentan diterjang longsor serta luapan air

Koordinasi dan langkah teknis

Selain reboisasi, Dewanti menekankan pentingnya koordinasi terpadu antara Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, dan relawan. Sinergi diperlukan agar penanganan darurat, perbaikan infrastruktur, dan evakuasi berjalan efektif.

Pemerintah harus hadir cepat. Perbaikan infrastruktur jalan yang tertutup longsor harus segera diselesaikan

Ia mengusulkan sinkronisasi tata ruang Malang Raya berbasis kelestarian lingkungan sebagai langkah jangka panjang. Penataan ini diharapkan mengurangi risiko bencana berulang dan memperkuat ketahanan wilayah.

Kesimpulannya, percepatan reboisasi dan pengintegrasian kebijakan lingkungan ke dalam RPJMD serta koordinasi lintas wilayah menjadi kunci untuk mengurangi dampak banjir dan longsor di Malang Raya.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait