PDI-P Dorong Majadigi Jadi Platform Pengaduan Terpadu

SURABAYA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Saifudin Zuhri mendorong Majadigi milik Pemprov Jatim dikembangkan menjadi platform pelayanan publik terpadu yang memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti hingga tuntas. Pernyataan itu disampaikan Kamis, 5 November 2026, saat Saifudin menyoroti efektivitas transformasi digital pemerintahan.

Kenapa Majadigi harus dikembangkan

Saifudin menilai keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari jumlah fitur atau eksistensi aplikasi. Yang lebih penting adalah kemudahan warga menyampaikan keluhan, kecepatan respons pemerintah, dan kepastian penyelesaian laporan.

Jangan sampai kita hanya bangga memiliki aplikasi digital, tetapi masyarakat masih kesulitan menyampaikan keluhan dan tidak tahu ke mana harus mengadu. Yang paling penting bukan sekadar masyarakat bisa mengirim laporan, tetapi bagaimana pemerintah memastikan laporan itu diterima, diproses, dan diselesaikan

Usulan fitur prioritas

Untuk memperkuat fungsi Majapahit Digital atau Majadigi, Saifudin mengusulkan sejumlah fitur utama yang harus tersedia dalam platform.

• Kanal Aduan Warga dengan opsi mengunggah foto, video, titik lokasi, dan deskripsi masalah.
• Fitur pelacakan agar pelapor dapat memantau tahapan penanganan dari diterima hingga selesai.
• Integrasi antar-OPD dan pemerintah kabupaten/kota sehingga laporan diteruskan otomatis kepada instansi berwenang.
• Standar waktu pelayanan (SLA) dengan target respons dan penyelesaian terukur sesuai urgensi.
• Bukti penyelesaian dan mekanisme penilaian dari masyarakat terhadap kualitas penanganan.

Sistem pelacakan dan target waktu

Menurut Saifudin, setiap pengaduan perlu memiliki target waktu yang jelas. Contoh yang dia sebutkan adalah konfirmasi penerimaan laporan maksimal 1 x 24 jam kerja. Waktu penyelesaian disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kebutuhan penanganan di lapangan.

Jangan sampai laporan masyarakat hanya berubah status menjadi selesai di dalam sistem, tetapi faktanya persoalan di lapangan belum selesai. Harus ada bukti tindak lanjut dan masyarakat berhak memberikan penilaian

Evaluasi dan keterbukaan data

Saifudin meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan Majadigi. Evaluasi itu harus disertai keterbukaan data agar kinerja aplikasi dapat diukur dan diawasi publik.

Indikator yang perlu dibuka antara lain:

• Jumlah pengguna aktif
• Daftar layanan yang sudah terintegrasi
• Tingkat pemanfaatan aplikasi
• Jumlah pengaduan yang masuk dan persentase penyelesaian
• Rata-rata waktu respons pemerintah

Kemudahan akses dan integrasi layanan

Saifudin menekankan antarmuka Majadigi harus sederhana dan ringan. Aplikasi perlu mudah digunakan oleh warga desa, lansia, dan masyarakat yang belum terbiasa teknologi digital. Dia juga menekankan integrasi berbagai layanan dalam satu platform agar warga tidak perlu mengunduh banyak aplikasi.

Penutup: dari aspirasi ke tindakan

Saifudin berharap Majadigi berkembang menjadi platform pemerintahan digital yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian teknologi tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga instrumen yang memastikan aspirasi warga berujung pada tindakan nyata.

Majadigi harus menjadi jembatan antara suara rakyat dan tindakan nyata pemerintah