PDIP Soroti Pemangkasan Anggaran Infrastruktur APBD Madiun 2027

MADIUN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menyoroti penurunan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2027, khususnya belanja modal untuk infrastruktur. Sorotan tersebut disampaikan pada rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (3/11/2026), di Gedung DPRD Kota Madiun.

Inti kekhawatiran fraksi

Melalui juru bicara Usman Ependi, Fraksi PDIP meminta penjelasan pemerintah kota atas penurunan target pendapatan dan pergeseran komposisi belanja. Fokus utama adalah pengurangan alokasi pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang dinilai langsung berdampak pada kebutuhan masyarakat.

Usman menegaskan perlunya dasar prioritas anggaran yang transparan agar pengurangan alokasi tidak mengabaikan kebutuhan publik.

“Kami melihat penurunan belanja modal, khususnya untuk jalan, jaringan, dan irigasi, perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah harus menjelaskan dasar penentuan prioritas anggaran tersebut agar pengurangan alokasi tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat,”

Rincian penurunan anggaran

Berdasarkan dokumen RAPBD 2027, belanja modal direncanakan turun signifikan. Angka yang diajukan menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan proyek infrastruktur pada 2027.

Fraksi PDIP juga menunjukkan komposisi belanja yang condong pada belanja operasi. Dari total belanja Rp984,07 miliar, belanja operasi mencapai Rp903,04 miliar atau sekitar 91,77 persen. Fraksi meminta agar belanja rutin sejalan dengan peningkatan produktivitas aparatur dan kualitas pelayanan.

Tuntutan penjelasan dan langkah yang diminta

Fraksi PDIP meminta penjelasan tentang strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta upaya optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mereka juga menyoroti ketergantungan pembiayaan RAPBD 2027 pada SiLPA sebesar Rp53,78 miliar untuk menutup defisit.

Melalui tujuh pertanyaan dalam pemandangan umum, fraksi meminta klarifikasi atas proyeksi pendapatan, komposisi belanja, penurunan anggaran infrastruktur, dan mekanisme pembiayaan.

Proses selanjutnya

Penyampaian pandangan umum ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD sebelum RAPBD masuk ke tahap pembahasan berikutnya. Pemerintah kota diminta memberikan jawaban tertulis dan penjelasan rinci dalam rapat lanjutan agar pembahasan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.