Fraksi Gerindra: Ranperda Deliserdang Terancam Gagal karena OPD Absen
Deliserdang — Fraksi DPRD Partai Gerindra Deliserdang mempertanyakan keseriusan penyelesaian Ranperda setelah ketidakhadiran pejabat OPD pada rapat pembahasan Jumat 12 Juni 2026.
Ketidakhadiran OPD dan kekhawatiran pembatalan
Fraksi Gerindra menyatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda berisiko batal menjadi Peraturan Daerah karena pejabat terkait tidak hadir pada rapat pansus. Ketidakhadiran itu terjadi meski jadwal pembahasan telah ditetapkan sebelumnya.
Juru Bicara Fraksi dan Ketua Pansus Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Paian Purba menilai keadaan ini menunjukkan ketidakseriusan dari pihak Pemkab.
Fraksi DPRD Partai Gerindra Deliserdang memandang Ranperda yang saat ini masuk tahapan pembahasan terancam batal menjadi Perda karena ketidak seriusan, padahal jadwalnya sudah ditentukan. Kita juga mempertanyakan apakah ini perintah Bupati tidak menghadiri atau dari OPD sendiri yang tidak mau datang ?
Susunan pansus dan kendala hadir
DPRD Deliserdang telah membentuk empat pansus untuk membahas Ranperda, yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pajak dan Retribusi, Persetujuan Bangunan Gedung, serta Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Namun, menurut Paian, kehadiran perwakilan OPD hanya diisi oleh staf sehingga pembahasan tidak berjalan maksimal.
DPRD sudah siap membahas, tapi orang itu OPD pergi lagi ke Berastagi
Hotel Brastagi Cottage dan respons Pemkab
Paian menyebut beberapa pejabat, termasuk kepala bidang, mengikuti kegiatan di Hotel Brastagi Cottage, Kabupaten Karo pada hari yang sama. Hotel tersebut menurutnya sudah lama dikenal sebagai milik keluarga Bupati Asri Ludin Tambunan.
Gak tau apa acaranya di Brastagi, Kabid-kabid pejabat eselon III. Jadi ditunda rapat Pansus Ranperda, padahal jadwal Paripurna sudah ditentukan
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian belum mendapat jawaban hingga berita ini disusun.
Dampak terhadap jadwal paripurna
Paian menegaskan pembatalan rapat pansus berpotensi menunda atau menggagalkan agenda paripurna yang dijadwalkan. Ia mengingatkan bahwa Ranperda yang dibahas dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Kalau batal rapat ini, apa yang mau di Paripurnakan? Terancam batal lah karena ketidak seriusan. Padahal Ranperda inikan untuk kepentingan masyarakat
Prognosis
Situasi ini membuka pertanyaan tentang koordinasi antar OPD dan komitmen eksekutif dalam menyelesaikan regulasi daerah. Jika absensi berlanjut, proses legislasi di tingkat daerah berisiko tertunda, yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan dan kebijakan publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...