Wali Kota Pimpin Rakorpem Tanjungbalai: Fokus Optimalkan PAD dan Pengadaan

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota, Senin (6/7). Pertemuan ini mengumpulkan seluruh pimpinan OPD dan camat untuk membahas hasil LKPD 2025, realisasi PBB-P2 dan retribusi sampai triwulan kedua TA 2026, pengadaan barang dan jasa, serta inovasi layanan ASN yang perlu ditindaklanjuti.

Pemaparan OPD dan poin utama

Rakorpem diawali ekspos dari beberapa OPD, yakni Inspektorat, BPKPD, Bagian Barang dan Jasa, Bapperida, dan BKPSDM. Kepala Inspektorat Indra Halomoan Nasution menyampaikan temuan laporan keuangan daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Sumut dan menekankan tindak lanjut oleh OPD terkait arahan BPK RI.

Kepala BPKPD Siti Fatimah memaparkan realisasi penerimaan PBB-P2 dan retribusi daerah sampai triwulan kedua TA 2026 serta rencana peningkatan PAD melalui pengelolaan dan optimalisasi pendapatan.

Pengelolaan keuangan dan optimalisasi PAD

Dalam pembahasan keuangan, BPKPD menekankan langkah-langkah untuk memperbaiki realisasi PAD. Selain evaluasi, strategi yang disiapkan mencakup perbaikan laporan keuangan dan langkah percepatan pencapaian target PAD di tiap OPD.

Pengadaan barang dan jasa

Kepala Bagian Barang dan Jasa Damayanti Lingga meminta OPD yang belum melakukan penayangan pengadaan segera menindaklanjutinya sesuai aturan, terutama Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan: Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Perpres No. 46 Tahun 2025. Beberapa kecamatan disebut belum lengkap penayangannya.

Inovasi layanan ASN

Kepala BKPSDM Ahmad Suangkupon memaparkan layanan publik ASN dan penegakan disiplin serta sejumlah inovasi yang telah berjalan, antara lain:

• Siap Cuti
• Pro KGB (Proses Online Kenaikan Gaji Berkala)
• Pro Pangkat
• Kerang ASN
• Turing A Lay (Turun Keliling ASN Layanan) — layanan baru yang diluncurkan Kepala BKN RI untuk membantu ASN yang memasuki masa pensiun, berstatus pensiun, atau memiliki keterbatasan datang ke kantor BKPSDM

Arahan Wali Kota dan tindak lanjut

Wali Kota Mahyaruddin meminta seluruh pimpinan OPD menindaklanjuti ekspos yang disampaikan. Ia menegaskan peran penting Inspektorat dalam pengawasan agar OPD bekerja sesuai aturan dan kebijakan Pemko.

"Saya selalu menyampaikan kepada Inspektur agar melakukan pengawasan, evaluasi dan pembenahan birokrasi jika ada ditemukan permasalahan di OPD. Untuk BPKPD, terkait penerimaan realisasi PBB-P2 dan retribusi daerah, saya menekankan agar OPD yang belum maksimal dalam pengelolaan PAD segera melakukan evaluasi dan bergerak cepat," tegas Wali Kota.

Wali Kota juga menegaskan agar pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta agar arah pembangunan sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Ia minta seluruh perangkat daerah memaksimalkan kinerja dan memanfaatkan media sosial untuk membranding potensi Kota Tanjungbalai agar dikenal lebih luas.

Rakorpem ini diharap menjadi titik awal percepatan realisasi target PAD, perbaikan tata kelola pengadaan, dan peningkatan layanan publik melalui inovasi yang telah disusun.