Pemkab Humbahas dan Kejari Teken Komitmen Zona Integritas

Doloksanggul, Humbang Hasundutan — Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbahas menandatangani kesepakatan bersama untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan dilakukan di pelataran Kejari Humbahas, Doloksanggul, pada Selasa, 7 Juli.

Dokumen yang ditandatangani

Pada acara itu dipusatkan beberapa penandatanganan sebagai bentuk komitmen bersama antar-institusi. Kepala daerah dan perwakilan Kejari menyepakati langkah-langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

• Kesepakatan bersama Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
• Komitmen Bersama Anti Narkoba
• Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
• Nota kesepahaman antara Kejari dan 12 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Humbahas

Pendampingan hukum dan harapan Bupati

Bupati Oloan Paniaran Nababan menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan Kejari. Ia berharap pendampingan hukum dapat memastikan setiap program pembangunan terlaksana tepat sasaran dan berkualitas.

"Kami berharap pendampingan, saran, dan masukan dari kejari dapat mendukung pembangunan yang akuntabel sehingga visi membangun masyarakat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban dapat terwujud,"

Menurut bupati, pendampingan hukum juga penting untuk meminimalkan risiko hukum yang bisa menghambat pelaksanaan program daerah.

Reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi

Kepala Kejaksaan Negeri Humbahas, Donald TJ Situmorang, menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menjadi bagian integral dari upaya pencegahan korupsi dan pemborosan anggaran. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan hukum yang ketat untuk mencegah penyimpangan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Situmorang juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi persoalan publik. Reformasi birokrasi menurutnya tidak hanya soal penilaian formal, tetapi harus berujung pada pelayanan publik yang andal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Implikasi dan langkah berikutnya

Penandatanganan ini menjadi titik awal implementasi sejumlah kebijakan dan mekanisme pengawasan bersama antara Pemkab dan Kejari. Selanjutnya, nota kesepahaman dengan 12 OPD diharapkan memperkuat koordinasi teknis, termasuk mekanisme pelaporan, pembinaan internal, dan pendampingan hukum.

Jika dijalankan konsisten, langkah-langkah tersebut berpotensi meningkatkan transparansi, menekan praktik korupsi, serta memperbaiki mutu layanan publik di Humbang Hasundutan.