Gubsu Minta TKD 2027 Tak Turun untuk Daerah Terdampak Bencana

Pematangsiantar — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menghadiri Rapat Koordinasi Asistensi dan Monitoring Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (14/7). Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta alokasi TKD untuk 2027 tidak mengalami penurunan agar proses rehabilitasi dan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana terus berjalan.

Rakor: tujuan dan peserta

Rakor digelar untuk mengawasi penggunaan TKD 2026 dan memastikan dana dimanfaatkan efektif bagi pemulihan daerah terdampak bencana. Selain Gubernur dan Wali Kota Pematangsiantar, acara dihadiri pejabat pusat dan daerah secara luring dan virtual.

• Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni (virtual)
• Wakil Gubernur Sumut Surya
• Pj Sekretaris Daerah Prov. Sumut Sulaiman Harahap
• Para bupati dan wali kota se-Sumut
• Tim Pemprovsu termasuk Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, Kepala BPKPD Alwi Adrian Lumbangaol, dan Kepala BPBD Dedy Idris Harahap

Besaran alokasi TKD dan penjelasan pejabat

Gubernur Bobby menyebut pemerintah pusat telah "mengembalikan" alokasi TKD untuk Provinsi Sumut sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah itu, Pemprov Sumut menerima sekitar Rp1,1 triliun untuk mendukung program rehabilitasi daerah terdampak.

"Kami harap di 2027 TKD untuk daerah terkena bencana ini juga menyamakannya dengan 2026. Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika mengembalikan TKD,"

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan angka total tambahan alokasi TKD untuk tiga provinsi terdampak bencana. Menurut Fatoni, pemerintah menambah Rp10,68 triliun yang rinciannya: Sumut Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.

"Kami mengapresiasi komitmen kepala daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD 2026 melalui Perkada guna mengalokasikan tambahan dana TKD,"

Arahan penggunaan dan kolaborasi

Gubernur mengingatkan agar tambahan anggaran diprioritaskan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat di wilayah terdampak, baik untuk pembangunan fisik maupun program nonfisik. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antar pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk mempercepat rehabilitasi.

"Kami berkomitmen sama pemberian TKD. Kami juga siap mendapat monitoring pelaksanaannya sampai dengan hari ini dan ke depannya,"

Monitoring dan tindak lanjut

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprovsu, Timur Tumanggor, menyatakan kegiatan ini bagian dari rangkaian monitoring dan kunjungan lapangan untuk memastikan penggunaan TKD berjalan efektif dan transparan.

"Kegiatan ini juga merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota dalam menanggulangi bencana menggunakan tambahan TKD,"

Rakor menegaskan komitmen pusat dan daerah untuk mengawal realisasi anggaran hingga manfaatnya dirasakan masyarakat. Ke depan, pemantauan lanjutan dan pelaporan penggunaan TKD akan menjadi fokus agar rehabilitasi berjalan terukur dan tepat sasaran.