Ombudsman Desak Pertamina Atasi Antrean Panjang BBM di Sumut

Medan, 14 Juli — Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera mengambil langkah cepat dan efektif untuk mengatasi kendala distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di wilayah tersebut.

Desakan atas penanganan distribusi BBM

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Herdensi, menilai BBM merupakan kebutuhan dasar yang menunjang aktivitas masyarakat dan roda perekonomian. Menurutnya, setiap gangguan distribusi harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak lebih luas.

Ombudsman menerima berbagai informasi mengenai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pada aspek pelayanan yang perlu segera ditangani. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan berkepastian, termasuk dalam memperoleh akses terhadap BBM

Upaya Pertamina dinilai belum cukup

Ombudsman mengakui Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah melakukan sejumlah upaya percepatan distribusi, seperti optimalisasi operasional terminal BBM dan penambahan armada distribusi. Namun Ombudsman menilai langkah tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan di lapangan.

Ombudsman juga memperingatkan potensi panic buying jika masalah tidak cepat ditangani. Kondisi antrean yang berkepanjangan berisiko memperburuk kelangkaan sementara karena pembelian berlebih oleh konsumen.

Permintaan transparansi informasi

Selain langkah teknis, Ombudsman meminta Pertamina menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan berkala kepada publik. Informasi yang diminta meliputi penyebab kendala distribusi, wilayah terdampak, serta target waktu normalisasi pasokan.

Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk meredam kepanikan dan mencegah pembelian BBM berlebih yang dapat memperburuk gangguan distribusi.

Imbauan bagi SPBU dan pengawasan

Ombudsman mengimbau seluruh SPBU tetap memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Penguatan pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen selama proses pemulihan distribusi berlangsung.

Pemantauan dan langkah selanjutnya

Ombudsman menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan distribusi BBM di Sumatera Utara. Apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dan meminta tindakan korektif sesuai kewenangan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah yang diminta mencakup perbaikan tata kelola distribusi di lapangan dan komunikasi publik yang lebih baik untuk menghindari dampak ekonomi dan sosial akibat gangguan pasokan BBM.