Pemkab Nias Selatan Gelar Rakor Pemerintahan di Pulau Tello

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan di Balai Gereja BNKP Jemaat Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Rabu (4/11). Kegiatan bertujuan menyelaraskan komunikasi antar tingkat pemerintahan, memperkuat tata kelola, dan memastikan pengelolaan keuangan daerah serta desa berjalan sesuai aturan.

Tujuan rakor dan sorotan Bupati

Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia menekankan pentingnya keterbukaan komunikasi dan penyusunan solusi bersama antar perangkat daerah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Ia menilai efektivitas kerja pemerintahan bergantung pada koordinasi yang jelas dan pemahaman aturan yang sama.

Dalam arahannya, Bupati menyoroti empat sektor pelayanan publik yang perlu perbaikan berkelanjutan:

• Layanan kesehatan
• Infrastruktur
• Pariwisata
• Tata kelola keuangan daerah

Pengelolaan anggaran dan kepatuhan regulasi

Bupati mengingatkan seluruh aparatur agar memiliki pemahaman yang seragam terhadap ketentuan pengelolaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah dan penyaluran dana seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus mengacu pada peraturan yang berlaku tanpa penyimpangan.

Arahan penggunaan Dana Desa

Secara khusus, Bupati menegaskan bahwa Dana Desa adalah instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi lokal dan mempercepat pembangunan pedesaan. Pengelolaan dana ini wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ia meminta agar alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk program dengan dampak langsung terhadap kebutuhan dasar warga, antara lain:

• Penanganan stunting
• Penguatan ketahanan pangan
• Pemenuhan infrastruktur dasar desa

"Hindari segala bentuk penyimpangan. Pastikan setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Bupati Sokhiatulo Laia.

Peserta rakor dan tindak lanjut

Rakor dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Nias Selatan, anggota DPRD Dapil VI, pejabat eselon pemerintahan, serta para camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, dan kepala sekolah SD dan SMP se-Kepulauan Batu. Kehadiran ini dimaksudkan untuk menjamin sinkronisasi kebijakan hingga tingkat pelaksana di lapangan.

Pemerintah daerah berencana meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis untuk memastikan arahan tersebut diimplementasikan. Langkah ini juga meliputi peningkatan kapasitas pengelola keuangan desa agar penggunaan anggaran lebih transparan dan berdampak nyata bagi warga.

Dengan koordinasi yang lebih kuat, Pemkab menargetkan perbaikan layanan publik dan percepatan pembangunan pedesaan yang lebih merata di wilayah Kepulauan Batu.