PWI Samosir Kritisi Pembatasan Akses Wartawan di Festival Tao Toba
PANGURURAN — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Samosir menyesalkan pembatasan akses terhadap wartawan saat Festival Tao Toba Jou-Jou 2026 di Waterfront City Pangururan, Sabtu 8 Agustus 2026. PWI menilai panitia, Bank Indonesia, dan Event Organizer (EO) seharusnya memiliki mekanisme akses media yang jelas, terbuka, dan adil.
Pembatasan akses saat Festival
Salah satu pengalaman yang dipersoalkan adalah pelarangan naik ke area panggung terhadap seorang wartawan lokal, Samsir Sitanggang. Petugas keamanan bernama Irawan mengatakan bahwa hanya media yang terdaftar dan memiliki badge panitia yang diperbolehkan berada di area panggung.
“Yang meliput kegiatan harus resmi dan pakai badge dari panitia,” ujar Irawan kepada Samsir.
Samsir mempertanyakan aturan itu karena pada saat bersamaan ada pihak lain yang diperbolehkan berada di sekitar panggung untuk mendokumentasikan acara.
Tuntutan PWI Samosir
Ketua PWI Samosir, Tumpal Sijabat, menegaskan bahwa wartawan yang berdomisili dan bertugas di Kabupaten Samosir juga memiliki hak dan tanggung jawab meliput kegiatan publik di daerahnya sendiri. Ia meminta agar panitia dan EO memperlakukan media lokal secara adil.
“Kalau memang ada ketentuan harus terdaftar dan menggunakan badge, sampaikan sejak awal kepada seluruh media, jangan ketika wartawan sudah berada di lokasi baru diberikan pembatasan,” tegas Tumpal.
Permintaan transparansi mekanisme
PWI menekankan kebutuhan transparansi. Menurut Tumpal, aturan boleh saja ada demi keamanan, tetapi harus diumumkan sejak awal dan berlaku untuk semua pihak.
Selain itu, PWI meminta panitia menjelaskan rincian mekanisme registrasi, termasuk:
- kapan pendaftaran dibuka,
- siapa yang melakukan verifikasi,
- bagaimana mendapatkan badge,
- siapa saja yang berhak memperoleh akses.
Dampak pada jurnalistik lokal
Tumpal mengingatkan bahwa pembatasan yang tidak jelas berpotensi menghalangi tugas jurnalistik dan menciptakan kesan perlakuan berbeda terhadap media. Ia juga menyoroti pentingnya peran wartawan lokal dalam menyebarkan informasi ke masyarakat Kabupaten Samosir.
“Wartawan di Samosir juga ada. Kami juga ingin dilibatkan. Jangan pula wartawan yang tinggal dan bertugas di Samosir hanya menjadi penonton ketika ada kegiatan besar yang berlangsung di daerahnya sendiri,” ujar Tumpal.
Harapan ke depan
PWI Samosir berharap kejadian serupa tidak terulang. Panitia dan EO diminta membangun komunikasi lebih baik dengan organisasi wartawan dan media lokal, sehingga pengaturan keamanan tidak menjadi alasan membatasi kerja jurnalistik secara tidak transparan.
Kesimpulannya, PWI mendorong agar aturan akses media bersifat jelas, diumumkan sejak awal, dan diberlakukan adil demi menjaga kebebasan pers dan kepentingan publik.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Daftar Haji Muda: Siapkan Dana dan Kesehatan Selama Masa Tunggu
Mendaftar haji sejak muda memberi kesempatan berangkat lebih sehat, namun perlu persiapan dana dan kesehatan...
Uroe Lahee: HUT ke-70 Aceh Besar Digelar 18–24 November 2026
Aceh Besar rayakan HUT ke-70 lewat Uroe Lahee 18–24 Nov 2026 di Lubuk Sukon dengan agenda keagamaan, sosial,...
Pemkab Nias Selatan Audiensi dengan Kemenkes Bahas Penguatan Layanan Kesehatan
Pemkab Nias Selatan beraudiensi dengan Kemenkes di Jakarta, memaparkan kebutuhan dan tantangan penguatan lay...
Langkat Percepat Pemulihan Pascabanjir: Validasi Data & Bantuan
Pemkab Langkat di bawah Plt. Bupati Tiorita Surbakti mempercepat pemulihan pascabanjir lewat validasi data,...
Ranperda APBD 2027 Nias Selatan Disampaikan di Rapat Paripurna
Pemkab Nias Selatan menyampaikan nota pengantar Ranperda APBD 2027 di Rapat Paripurna DPRD, menekankan prior...
Polres Simalungun Bagikan 50 Helm SNI dan P3K pada Operasi Zebra Toba
Polres Simalungun membagikan 50 helm SNI dan 30 kotak P3K saat Operasi Zebra Toba 2026 untuk dorong disiplin...