Majelis PN Medan Tunda Putusan Kasus Korupsi ISP Agus Widya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menunda pembacaan putusan terhadap Agus Widya Santoso, mantan General Manager PT Indonesia Comnets Plus SBU Regional Sumbagut, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan layanan Internet Service Provider (ISP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Penundaan terjadi karena putusan belum siap dan sidang dijadwalkan ulang pada 8 Juni 2026.
Penundaan putusan dan jadwal baru
Penundaan diinformasikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kinata setelah sidang pada Rabu, 3 Juni 2026. Majelis hakim yang diketuai Denny Syahputra menyatakan putusan belum selesai ditulis sehingga harus ditunda.
“Seharusnya sidang putusan hari ini, namun majelis hakim menunda karena putusan belum siap,”
Hakim menjadwalkan pembacaan putusan pada 8 Juni 2026. Penundaan memberi waktu pada majelis untuk merampungkan pertimbangan hukum.
Tuntutan jaksa dan permintaan pengembalian kerugian
Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa juga meminta agar uang titipan pengembalian kerugian negara sebesar Rp457.759.232 dirampas untuk negara.
“Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”
Jaksa menyatakan uang yang telah disetorkan terdakwa ke rekening penampungan lainnya pada Kejari Taput itu merupakan kompensasi pengganti kerugian keuangan negara.
Peran terdakwa dan kronologi dugaan penyimpangan
Dalam surat dakwaan disebutkan Agus diduga terlibat dalam penyimpangan pengadaan layanan ISP melalui sistem e-Katalog pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2020. Ia diduga bekerja sama dengan mantan Kepala Dinas Kominfo Polmudi Sagala dan Pejabat Pembuat Komitmen Hanson Einstein Siregar.
Jaksa menyebut beberapa modus yang terjadi antara lain:
- Perintah kepada pihak pemasaran PT Indonesia Comnets Plus untuk berkoordinasi dengan pejabat Dinas Kominfo sebelum pemesanan melalui e-Katalog.
- Pemberian layanan di luar surat pesanan.
- Penandatanganan berita acara yang menyatakan pekerjaan selesai 100 persen, padahal penggunaan layanan di 57 titik pemasangan tidak sesuai dengan pembayaran.
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor PE.04.03/LHP-666/PW02/5.2/2024 tanggal 18 Desember 2024, perbuatan tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp457.759.232.
Proses selanjutnya dan implikasi
Sidang putusan yang dijadwalkan 8 Juni 2026 akan menentukan apakah tuntutan jaksa dikabulkan, termasuk pidana penjara, denda, dan perampasan uang pengganti kerugian negara. Keputusan tersebut menentukan nasib terdakwa dan upaya pemulihan keuangan negara atas dugaan kerugian tersebut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...