Aliansi Cipayung Demo di PLN Sumut Tuntut Penggantian Pimpinan

MEDAN — Aliansi Gerakan Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut pada Selasa (2/6). Massa menuntut penjelasan atas gangguan pasokan listrik, mendesak pengusutan dugaan korupsi, dan menuntut penggantian pimpinan PLN.

Aksi berujung ricuh

Aksi yang melibatkan GMNI, GMKI, IMM, dan KAMMI Sumut berlangsung panas dan berakhir ricuh, menurut keterangan Ketua KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe. Massa membakar ban dan merobohkan pagar kantor sebagai bentuk kekecewaan terhadap manajemen PLN yang dinilai tak memberi penjelasan memadai.

“Kami merasa jijik melihat pimpinan PLN UID Sumut yang seakan-akan menggunakan perhelatan penting seperti AFF hanya sebagai tameng untuk berlindung dari pertanggungjawaban,”

Desakan dan tuntutan

Pada pernyataannya, empat pimpinan organisasi mahasiswa yang hadir menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait. Mereka menuntut agar Presiden mencopot Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

• Kompensasi penuh bagi pelanggan terdampak gangguan, termasuk potongan tarif hingga 100 persen.
• Pengunduran diri General Manager PLN UID Sumut karena dianggap gagal menjawab persoalan pelayanan.
• Penerapan skema Micro-Grid atau Island Mode untuk memperkuat kemandirian energi daerah.

Isu korupsi dan investigasi

Massa juga menyoroti dugaan praktik korupsi di lingkungan PLN. Mereka menyebut adanya indikasi pecah paket pada proyek Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Sumut, yang menurut aliansi tengah diselidiki aparat penegak hukum.

Selain itu, aliansi menyinggung dugaan penggelembungan anggaran jasa konsultan hukum di tingkat pusat senilai Rp13,5 miliar. Mereka mendesak Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengusut tuntas kedua dugaan tersebut.

Audit infrastruktur dan tuntutan legislatif

Aliansi meminta DPRD Sumut membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan infrastruktur transmisi listrik 275 kV di Pulau Sumatera. Mereka menilai sistem interkoneksi masih rentan karena belum didukung jaringan cadangan memadai.

“Jangan biarkan kekayaan alam Sumatera terus dikeruk, sementara rakyatnya dibiarkan meraba-raba dalam kegelapan akibat uangnya dirampok oleh para koruptor,”

Penutup: Tekanan agar ada transparansi

Menurut Irham Saddani Rambe, demonstrasi ini dimaksudkan sebagai dorongan agar PLN dan pemerintah serius menjamin keandalan pasokan listrik dan meningkatkan transparansi pengelolaan ketenagalistrikan. Aliansi menegaskan akan terus memantau perkembangan tuntutan sampai ada respons konkret dari pihak terkait.