26% Pupuk Bersubsidi Jatim Belum Tersalurkan, DPRD Minta Pengawasan

SURABAYA — Sebanyak 557.868,9 ton atau 26,36% dari total alokasi 2.115.951 ton pupuk bersubsidi di Jawa Timur tercatat belum tersalurkan kepada petani hingga 21 September 2026. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak pengawasan penyaluran diperkuat dengan lima ukuran: tepat data, tepat alokasi, tepat waktu, tepat harga, dan tepat penerima.

Penyaluran pupuk per 21 September 2026

Hingga 21 September 2026, realisasi penyaluran tercatat 1.558.082,1 ton atau 73,64% dari alokasi provinsi. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengingatkan bahwa angka tersalur tidak serta-merta menunjukkan pemerataan ketersediaan di lapangan.

"Persoalan pupuk tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya stok. Tantangannya adalah apakah pupuk tersedia di wilayah yang membutuhkan, dapat ditebus petani yang berhak, tersedia sesuai musim tanam, serta tidak menambah kerumitan administrasi bagi petani,"

Sisa alokasi menurut jenis pupuk

Jika digabung, Urea dan NPK masih menyisakan hampir 499.000 ton dari dua jenis utama tersebut. Renny menekankan bahwa rendahnya serapan dapat dipengaruhi kalender tanam, kebutuhan wilayah, kemampuan penebusan petani, dan kendala administratif.

Perbedaan serapan antar wilayah

Realisasi penyaluran berbeda signifikan antar daerah. Misalnya, serapan Urea tercatat 89,95% di Kota Madiun, namun hanya 45,96% di Kota Surabaya. Untuk NPK, Banyuwangi mencatat 94,64% sementara Bangkalan 61,99%.

Renny mengingatkan bahwa daerah dengan serapan rendah belum tentu mengalami kelangkaan; bisa jadi belum memasuki masa tanam. Sebaliknya, daerah dengan serapan tinggi perlu dipastikan stoknya cukup untuk musim tanam berikutnya.

Fraksi dorong lima ukuran pengawasan

Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan penguatan peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi sebagai simpul koordinasi data dan distribusi lintas kabupaten/kota. Pemprov diminta membangun dashboard yang memuat alokasi, stok, realisasi penebusan, sisa kuota, jumlah penerima, daerah berisiko, dan potensi kekurangan.

• Tepat data: Perbarui data penerima dan kebutuhan secara berkala.
• Tepat alokasi: Sesuaikan distribusi dengan kebutuhan daerah dan komoditas.
• Tepat waktu: Ketersediaan mengikuti kalender dan musim tanam.
• Tepat harga: Pastikan harga sesuai ketentuan subsidi.
• Tepat penerima: Akses sampai kepada petani yang berhak.

Renny juga menekankan perlunya jalur penyelesaian ketika petani mengadu dan evaluasi mekanisme penebusan agar tidak menyulitkan pola tanam berbeda. Transparansi penyaluran per kabupaten/kota secara berkala dianggap krusial.

Peran PPL dan penutup

Renny menyarankan penguatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai mata dan telinga pemerintah untuk memperbarui data petani, luas garapan, kebutuhan pupuk, dan menerima pengaduan.

"Yang lebih penting adalah memastikan 2,115 juta ton alokasi Jawa Timur benar-benar berubah menjadi manfaat bagi petani,"

Catatan: Data penyaluran mengacu pada laporan per 21 September 2026 yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur.