Puan Minta Perlindungan Menyeluruh bagi Korban Karhutla

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan pemerintah memperkuat perlindungan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu (14/10/2026), dengan penekanan bahwa penanganan tidak cukup hanya memadamkan api, tetapi juga harus menjamin kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan ekonomi warga selama bencana dan pemulihan.

Puan: dukungan lebih dari pemadaman

Puan mengatakan karhutla yang belum tuntas mengganggu kesehatan, keamanan, dan aktivitas sosial warga. Ia menyebut banyak keluarga menanggung beban ganda: menjaga keselamatan anggota keluarga sekaligus memenuhi kebutuhan hidup saat mata pencaharian terganggu.

"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,"

Puan menegaskan pemerintah harus memastikan warga mendapat dukungan selama bencana berlangsung dan akses bantuan pemulihan setelah kondisi membaik. Ia meminta perhatian khusus terhadap anak dan kelompok rentan.

Koordinasi pusat-daerah dan kebijakan respons

Menurut Puan, perlindungan warga membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan penanganan perlu meliputi layanan kesehatan, dukungan sosial, dan langkah pengurangan tekanan ekonomi rumah tangga terdampak.

"Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan,"

Ia juga menyerukan penyesuaian kegiatan pendidikan dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak dengan prioritas keselamatan warga.

Penentuan penerima bantuan harus responsif

Puan mengingatkan agar penentuan penerima bantuan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga akibat karhutla. Rumah tangga yang sebelumnya mandiri dapat menjadi rentan karena kehilangan penghasilan atau kenaikan pengeluaran.

"Penilaian perlu memperhatikan perubahan keadaan akibat karhutla. Termasuk rumah tangga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhannya tetapi kemudian kehilangan penghasilan atau menghadapi tambahan pengeluaran,"

Dengan begitu, penyaluran bantuan disesuaikan dengan kondisi terbaru, bukan semata-mata berdasarkan data sebelum bencana.

Data korban dan wilayah terdampak

Data Kementerian Kesehatan tercatat hingga 9 September 2026 menunjukkan dampak pada keselamatan masyarakat. Juru Bicara Kemenkes menyampaikan angka-angka ini melalui tayangan publik.

Beberapa wilayah yang dilaporkan terdampak antara lain:

• Kalimantan Selatan
• Kalimantan Tengah
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Timur
• Jambi
• Riau
• Sumatera Selatan

"Kota Banjarbaru ada beberapa yang alami luka berat dan rawat inap,"

Penutup: padamkan api sambil lindungi warga

Penanganan karhutla mesti berjalan beriringan antara pemadaman dan perlindungan sosial. Puan menekankan perlunya dukungan jangka pendek saat krisis dan program pemulihan untuk membantu keluarga terdampak kembali beraktivitas sosial dan ekonomi secara bertahap.

Pemerintah diminta memastikan bantuan tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika kondisi rumah tangga akibat bencana.