Politik

Puan Desak Intervensi Cepat Atasi Karhutla Kalimantan

Bagikan:
Ilustrasi kebakaran hutan di Kalimantan dan kabut asap yang menutupi permukiman

Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah melakukan intervensi cepat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kian parah di Kalimantan, Jumat (21/8/2026). Ia menegaskan perlindungan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas penanganan selain upaya pemadaman.

Sebaran hotspot dan kondisi lapangan

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebaran titik panas tertinggi terpantau di Kalimantan Tengah. Kabut asap menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas publik.

Provinsi Jumlah Hotspot
Kalimantan Tengah 767
Kalimantan Barat 560
Kalimantan Selatan 74
Kalimantan Timur 74
Kalimantan Utara 3

Permintaan intervensi cepat dan prioritas operasi

Puan meminta pemerintah menetapkan wilayah operasi prioritas berdasarkan indikator spesifik. Indikator itu meliputi hotspot berulang, kondisi gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah.

"Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,"

Ia menegaskan kabupaten berisiko tinggi perlu mendapat personel tambahan, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman. Puan juga menekankan penempatan alat dan personel harus berdasar pemantauan real time.

Perlindungan warga dan layanan kesehatan

Puan meminta pemerintah memetakan dampak kebakaran terhadap warga dan rutin memantau kualitas udara tiap wilayah terdampak. Jika kualitas udara melewati ambang berbahaya, pembatasan aktivitas luar ruangan harus diberlakukan.

  • Siapkan tempat penampungan sementara bila keadaan memburuk.
  • Buka layanan kesehatan tambahan untuk anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan.
  • Pastikan stok masker tersedia dan skenario penyesuaian kegiatan sekolah disiapkan.

"Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,"

Keselamatan petugas dan penegakan hukum

Puan menekankan operasi darat dan udara harus diperkuat bersamaan. Operasi darat penting menjamin api tidak menyala kembali, sementara operasi udara fokus pada area sulit dijangkau.

Ia juga meminta kelengkapan alat pelindung bagi petugas, termasuk baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, dan sepatu bot.

"Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan, dan dengan cara efektif,"

Puan meminta aparat menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran dan pihak yang lalai. Setiap titik api harus ditelusuri untuk mengetahui pihak bertanggung jawab, karena dampak Karhutla meluas ke sektor pendidikan dan ekonomi.

Dampak lintas batas dan imbauan koordinasi

Kabut asap mulai dirasakan negara tetangga. Puan mencatat ratusan sekolah di Malaysia sempat diliburkan dan Singapura mengimbau warga mewaspadai dampak kabut asap.

"Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya,"

Puan menutup dengan menegaskan pentingnya menghilangkan jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan. Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah pencegahan dan penanganan sejak titik api pertama ditemukan agar kebakaran tidak meluas.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait