DPRD Medan Desak Pemko Ambil Alih PSU Contempo Regency

Medan — Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Aset Daerah DPRD Medan mendesak Pemerintah Kota Medan segera menuntaskan pengambilalihan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Contempo Regency, Titi Kuning, Medan Johor. Desakan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penertiban Aset Daerah pada Senin (8/6) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Medan. Pansus menekankan pengambilalihan harus mengikuti Berita Acara Nomor 600.1.15.2/9520 tertanggal 1 Desember 2025 yang ditandatangani Wali Kota Medan.

Alasan dan urgensi penertiban

Menurut anggota Pansus, Muslim, pengambilalihan tidak hanya soal administrasi. Ini juga soal penyelamatan aset negara dan mencegah praktik yang merugikan publik. Pansus mengingatkan potensi pengalihan fungsi fasilitas umum jika proses tidak segera diselesaikan.

"KPK mendorong pemerintah daerah menertibkan PSU untuk mencegah potensi pengalihan fungsi fasilitas umum, mencegah kerugian keuangan daerah serta menutup peluang praktik gratifikasi dan pungutan liar dalam proses penyerahan aset,"

Data teknis PSU Contempo Regency

Berdasarkan dokumen pengambilalihan, kawasan Perumahan Contempo Regency memiliki luas sekitar 10.187 meter persegi. PSU yang diserahkan meliputi jaringan jalan dan saluran drainase. Seluruh biaya pemeliharaan dan pengelolaan menjadi tanggung jawab Pemko Medan melalui APBD setelah penyerahan.

Polemik warga dan verifikasi pemerintah

Proses pengambilalihan mendapat penolakan dari sejumlah warga Perumahan Contempo Regency. Mereka mengaku tidak menerima sosialisasi memadai dan keberatan atas rencana pembongkaran fasilitas yang digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

Di sisi lain, tim verifikasi PSU dari Dinas SDABMBK Kota Medan menyatakan sosialisasi telah dilakukan dan pengambilalihan dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait perumahan dan permukiman.

Sikap DPRD dan pihak pemantau

Ketua dan anggota Pansus serta sejumlah anggota DPRD hadir dalam rapat, bersama perwakilan pengembang, dinas terkait, camat, dan lurah. Anggota Pansus Margaret MS mengingatkan risiko hukum bila proses penyelamatan aset berlarut.

"Kalau terlalu lama dibiarkan, aset yang semestinya menjadi milik Pemko Medan bisa saja berpotensi diperjualbelikan atau dialihfungsikan. Ini harus segera dituntaskan,"

Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, meminta Pemko menunjukkan keberpihakan terhadap penyelamatan aset dan menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pengembang yang tidak menyerahkan PSU.

"Pemko Medan tidak boleh kalah dengan pengusaha nakal. Kalau memang PSU sudah wajib diserahkan sesuai aturan dan seluruh dokumen telah lengkap, pemerintah harus tegas menyelamatkan aset daerah,"

Langkah selanjutnya

Pansus mendukung upaya Komisi IV DPRD Medan untuk menyelesaikan persoalan ini dan berharap peninjauan lapangan diikuti langkah eksekusi sehingga sengketa segera tuntas. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar penyelamatan aset publik tidak terhambat dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.