Propemperda Medan 2027 Disepakati, 10 Ranperda Masuk Program

Medan — Wali Kota Medan Rico Waas dan pimpinan DPRD Kota Medan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan Tahun 2027 pada Senin (9/11) di Gedung DPRD Medan. Kesepakatan ini menentukan arah penyusunan regulasi daerah untuk menjawab kebutuhan warga dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan kota.

Penandatanganan dan peserta rapat

Penandatanganan dilakukan Rico Waas bersama Ketua DPRD Wong Chun Sen, Wakil Ketua Hj Sri Rezeki, dan Wakil Ketua Zulkarnaen. Rapat paripurna dipimpin Wong Chun Sen dan diawali laporan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Afif Abdillah.

Acara dihadiri Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Plt Sekda Erfin Fahrurrazi, anggota DPRD, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Rincian isi Propemperda 2027

Dalam laporannya, Afif Abdillah menyampaikan bahwa Propemperda Kota Medan 2027 memuat 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Susunan ranperda tersebut dibagi menurut sumber inisiatif.

• Tiga Ranperda berupa kumulatif terbuka.
• Tiga Ranperda usulan Pemerintah Kota Medan.
• Empat Ranperda inisiatif dari DPRD Kota Medan.

Pentingnya metode penyusunan yang baku

Wali Kota Rico Waas menekankan bahwa penyusunan Propemperda harus mengikuti metode baku dan proses yang sistematis. Hal ini dianggap penting untuk menjamin kepastian hukum dan kelayakan pelaksanaan peraturan daerah yang nantinya disahkan.

"Semoga Propemperda Tahun 2027 yang telah ditetapkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat membentuk atau melahirkan suatu peraturan daerah yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kepastian hukum serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat bagi kita semua," jelas Rico Waas.

Proses pembahasan selanjutnya

Rico berharap seluruh Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027 dibahas secara optimal dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan. Pembahasan akan melibatkan perangkat daerah teknis dan DPRD sesuai tahapan perencanaan hingga pengesahan.

Dengan penetapan Propemperda ini, DPRD dan Pemkot menetapkan kerangka kerja legislasi daerah yang akan jadi acuan kerja 2027. Langkah berikutnya adalah pembahasan substantif untuk memastikan setiap ranperda dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi warga Kota Medan.