Gibran Mundur? PDIP Minta Pengusutan Proses Pencalonan

MEDAN — PDIP Provinsi Sumatera Utara meminta pengusutan menyeluruh jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar akan mengundurkan diri menyusul polemik putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikannya.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut, Sutrisno Pangaribuan. Ia menilai niat mundur tidak otomatis menutup persoalan hukum, etik, dan tanggung jawab politik yang muncul sejak proses pencalonan Gibran.

PDIP Sumut: Pengunduran Diri Bukan Akhir

Sutrisno menegaskan pengunduran diri tidak cukup jika hanya berbentuk pernyataan politik. Menurutnya, harus ada kejelasan status jabatan dan pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian proses pencalonan.

"Kalau memang Gibran memiliki niat mengundurkan diri, jangan berhenti hanya pada pernyataan politik. Harus ada kejelasan mengenai status jabatannya dan pertanggungjawaban atas seluruh proses yang mengantarkannya menjadi Wakil Presiden,"

Ia menambahkan, pengunduran diri tidak boleh menjadi alat untuk menghindari pemeriksaan terhadap proses verifikasi yang meloloskan seorang calon.

Pertemuan di Istana dan Rencana Upaya Hukum

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11). Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas niat mundur Gibran.

Prasetyo meluruskan informasi bahwa Presiden menolak niat pengunduran diri. Ia menyatakan Presiden memberi sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tanggung Jawab Lembaga dan Transparansi

Sutrisno menegaskan persoalan ini bukan sekadar masalah personal. Ia menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam verifikasi persyaratan pencalonan ikut bertanggung jawab.

"Publik berhak mengetahui bagaimana proses pencalonan itu bisa berjalan sampai akhirnya Gibran ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden. Siapa yang memeriksa, siapa yang memverifikasi, dan siapa yang mengambil keputusan harus dijelaskan secara terbuka,"

Menurutnya, evaluasi terhadap prosedur verifikasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan institusi negara.

Konteks Konstitusional dan Dampak Politik

Soal pengunduran diri juga harus mengikuti mekanisme konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika jabatan Wakil Presiden kosong, MPR wajib menyelenggarakan sidang memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, niat mundur tidak langsung mengakhiri masa jabatan tanpa pengajuan resmi dan proses konstitusional yang berlaku.

Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintahan dan lembaga negara untuk memastikan kepastian hukum, transparansi, dan integritas demokrasi. Publik menuntut lebih dari sekadar pernyataan politik, yakni kejelasan status jabatan dan pertanggungjawaban penuh atas proses pencalonan.