Pengunduran Diri vs Pemakzulan Wapres: Hak dan Dampaknya

MEDAN — Perbedaan antara pengunduran diri dan pemakzulan Wakil Presiden membawa konsekuensi konstitusional dan administratif berbeda, khususnya soal pertanggungjawaban jabatan serta hak dan fasilitas setelah tidak lagi menjabat, kata pakar Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara, Dr Mirza Nasution, Selasa (10/11/2026).

Perbedaan mendasar

Menurut Mirza, pengunduran diri adalah keputusan pribadi yang lahir dari kesadaran sendiri. Sebaliknya, pemakzulan adalah proses konstitusional atas dugaan pelanggaran atau kondisi tertentu.

"Kalau mengundurkan diri berarti dengan kesadaran, atas dasar kesadaran diri sendiri mengajukan tidak lagi menjabat. Artinya itu atas dasar kesadaran, bukan dari eksternal. Itu hak orang,"

Mirza menegaskan jabatan Wakil Presiden adalah jabatan publik yang diperoleh melalui mandat rakyat. Oleh sebab itu, keputusan mundur seharusnya disertai penjelasan kepada publik mengenai alasan yang melatarbelakangi.

Prosedur dan kewajiban pemberitahuan

Mirza menyarankan agar pengunduran diri disampaikan secara resmi kepada Presiden karena keduanya dipilih sebagai satu pasangan. Ia juga meminta adanya mekanisme kelembagaan yang jelas agar pengunduran tidak dilakukan sembarangan.

Selain aspek prosedural, Mirza mengingatkan pentingnya pertimbangan etika dan rasa keadilan publik jika seorang mantan pejabat masih menerima fasilitas negara.

"Karena itu jabatan publik, orang perlu penjelasan,"

Aturan terkait hak dan fasilitas

Pemeriksaan peraturan memperlihatkan sejumlah ketentuan yang relevan. Beberapa aturan mempertegas bahwa tidak semua fasilitas aktif otomatis hilang setelah pemberhentian.

1. UUD 1945 Pasal 7A dan 7B: Dasar pemakzulan; proses harus melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebelum DPR mengajukan pemberhentian ke MPR.
2. UUD 1945 Pasal 8 ayat (2): Jika jabatan Wakil Presiden kosong, MPR wajib memilih pengganti paling lambat 60 hari dari dua calon yang diusulkan Presiden.
3. UU Nomor 7 Tahun 1978: Mengatur hak pensiun, tunjangan, rumah kediaman, kendaraan, dan perawatan kesehatan bagi mantan Presiden/Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Penjelasan pasal menyatakan bahwa pemberhentian pada prinsipnya dianggap dengan hormat, kecuali MPR menetapkan sebaliknya.
4. PP Nomor 59 Tahun 2013: Pasal 13 dan 20 menyatakan mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga berhak atas pengamanan terbatas dan hak pengamanan itu dapat diberikan seumur hidup.
5. PMK Nomor 120/PMK.06/2022: Mengatur penyediaan dan standar rumah kediaman bagi mantan Presiden/Wakil Presiden serta perhitungan nilainya.

Dokumen hukum tersebut dapat dikaji lebih lanjut melalui JDIH DPR RI dan JDIH Kementerian Keuangan.

Kepatutan, legitimasi, dan implikasi politik

Mirza menyatakan soal hak dan fasilitas tidak cukup dilihat dari legalitas formal. Pertimbangan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat juga penting.

"Ketika rakyat tidak menghendaki lagi, sudah tidak ada legitimasi, ya tentu konsekuensinya kita ngapain kita paksakan? Karena asalnya kita berkuasa itu sumbernya dari rakyat,"

Ia menambahkan bahwa prinsip kepatutan dan kelayakan harus menjadi ukuran dalam penyelenggaraan negara. Jabatan publik bukan ruang untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompok.

Kontroversi tentang hak dan fasilitas mantan Wakil Presiden akan bergantung pada penetapan status pemberhentian oleh MPR dan implementasi aturan teknis pelaksanaannya.