Langkat Perkuat PROBIS dan SOP untuk Perbaiki Pelayanan Publik

Stabat, 9 November — Pelaksana Tugas Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, mendorong penyelarasan Peta Proses Bisnis (PROBIS) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh perangkat daerah. Dorongan itu disampaikan saat membuka kegiatan asistensi penyusunan SOP sesuai PROBIS di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (9/11).

Tujuan dan harapan

Tiorita menegaskan tujuan utama kegiatan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, profesional, dan akuntabel. Ia meminta perangkat daerah tidak hanya menyusun dokumen, tetapi menerapkan PROBIS dan SOP secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari.

Menurutnya, penerapan PROBIS dan SOP harus menghasilkan perbaikan nyata pada efektivitas kerja aparatur. Dengan alur kerja yang jelas, tugas dapat dilaksanakan lebih terarah, terukur, dan sesuai ketentuan.

Landasan hukum dan materi kegiatan

Kepala Bagian Organisasi Setdakab Langkat, Benny Sukmaria Ginting, menyampaikan kegiatan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.

Tujuan teknisnya adalah menyelaraskan peta proses bisnis dengan SOP di seluruh perangkat daerah dan meningkatkan pemahaman aparatur tentang cara menyusun SOP yang benar, sistematis, dan terstruktur.

Tindak lanjut dan pengawasan

Pemerintah Kabupaten Langkat akan melakukan pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan dan penyempurnaan SOP di perangkat daerah. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin implementasi dan keberlanjutan perubahan tata kelola.

Narasumber dan peserta

Kegiatan menghadirkan narasumber Muhammad Iqbal Budianto, Analis Kebijakan Muda dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. Penyaji memberikan panduan teknis penyusunan SOP yang selaras dengan PROBIS.

Peserta yang hadir meliputi para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Langkat, direktur RSUD Tanjung Pura, serta undangan lain.

Implikasi bagi pelayanan publik

Tiorita berharap pembenahan tata kelola tidak hanya meningkatkan kinerja internal organisasi, tetapi juga memastikan program dan layanan pemerintah memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Dengan prosedur terstandar, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih pasti, mudah, dan berkualitas.