PN Kota Subulussalam Resmi Beroperasi, Peresmian Direncanakan 30 November

Subulussalam — Pengadilan Negeri (PN) Kota Subulussalam resmi beroperasi menyusul keputusan Mahkamah Agung RI yang menetapkan 13 pengadilan tingkat pertama baru. Keputusan bernomor 225/KMA/SK/071.1/X/2026 itu ditandatangani Ketua MA Sunarto pada 30 Oktober 2026.

Penetapan operasional dan kode wilayah

PN Kota Subulussalam masuk dalam daftar 13 PN yang mulai operasional. Pengadilan ini berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan memiliki kode wilayah WI-U23. Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan penguatan layanan peradilan di daerah.

Kunjungan Pengadilan Tinggi untuk evaluasi lokasi

Untuk menindaklanjuti keputusan MA, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Dr. Sutio Jumagi Akhirno, melakukan kunjungan kerja ke Kota Subulussalam pada Selasa (3/11). Kunjungan bertujuan mengecek kondisi kantor operasional sementara dan lahan yang direncanakan untuk pembangunan gedung PN permanen.

Kondisi kantor sementara dan alternatif lokasi

Saat inspeksi, rombongan meninjau bekas Kantor Camat Simpang Kiri yang kini difungsikan sebagai kantor operasional sementara PN Kota Subulussalam. Mereka juga meninjau satu lokasi lahan yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan gedung permanen.

Namun tim menilai lahan tersebut tidak layak tanpa penimbunan besar. Perhitungan awal menunjukkan biaya pengurukan dapat mencapai sekitar Rp21 miliar. Karena itu, Pemko dan pihak pengadilan sepakat mencari lokasi alternatif yang lebih efisien.

Rencana pembangunan dan jadwal peresmian

Rencana pembangunan gedung PN akan mengikuti prototipe dan ukuran minimal yang ditetapkan MA. Anggaran untuk pembangunan telah disiapkan dalam rencana awal.

"Peresmian PN Kota Subulussalam direncanakan pada 30 November, untuk sementara menggunakan bekas Kantor Camat Simpang Kiri," kata Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin.

Dampak dan tindak lanjut

Dengan pengoperasian PN Kota Subulussalam, akses layanan peradilan bagi warga di wilayah itu diharapkan meningkat. Selanjutnya, pengadilan dan pemerintah daerah akan menyelesaikan proses pemilihan lahan baru serta finalisasi anggaran pembangunan gedung permanen.

Tindak lanjutnya mencakup survei lahan alternatif dan kajian teknis untuk memastikan efisiensi anggaran serta kelayakan lokasi sebelum konstruksi dimulai.