Anggota KPUM Datangi Diskop Medan Minta Tindak Lanjut Surat Kemenkop

Medan, 10 November — Anggota Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) melalui Law Office Benson Cassanova Gurusinga & Partners mendatangi kantor Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan untuk mempertanyakan tindak lanjut surat balasan Kementerian Koperasi RI terkait pengaduan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan di KPUM. Kedatangan pada Selasa siang itu bertujuan memperoleh klarifikasi dan laporan hasil penelaahan, tetapi mereka tidak berhasil bertemu pejabat yang berwenang sehingga menyerahkan surat resmi.

Tuntutan dari surat Kementerian

Menurut kuasa hukum anggota, Kementerian Koperasi melalui bidang pengawasan telah mengirimkan surat balasan berisi beberapa poin yang harus ditindaklanjuti oleh Diskop UKM Perindag Kota Medan. Surat itu meminta penelaahan pengaduan dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan KPUM.

Beberapa poin utama yang diminta Kementerian antara lain:

• Penelaahan dan klarifikasi pengaduan kepada pihak terkait;
• Verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan termasuk perbedaan saldo rekening;
• Penyediaan akses anggota terhadap informasi pengelolaan keuangan;
• Pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2025 dengan ketentuan;
• Koordinasi dengan kantor pusat dan instansi terkait lainnya.

Perbedaan angka dalam laporan keuangan

Benson Cassanova Gurusinga SH MH menjelaskan salah satu masalah krusial adalah perbedaan saldo rekening bank yang tercantum dalam laporan keuangan tahun buku berbeda namun menuliskan posisi tanggal yang sama, 31 Desember 2024.

Berdasarkan catatan yang disampaikan, saldo pada laporan tahun buku 2024 tercatat sekitar Rp3,462 miliar. Namun laporan tahun buku 2025 yang juga mencantumkan posisi saldo per 31 Desember 2024 menunjukkan angka sekitar Rp1,040 miliar. Perbedaan ini memicu pertanyaan dari anggota koperasi.

"Ini yang menjadi pertanyaan anggota. Pada tanggal dan tahun yang sama, yakni 31 Desember 2024, mengapa saldo rekening bank yang tercantum dalam laporan tahun 2024 berbeda dengan angka yang muncul dalam laporan tahun 2025? Ada selisih yang cukup besar dan ini harus dijelaskan secara terbuka,"

Benson menegaskan perbedaan itu perlu diperiksa dengan dokumen pendukung untuk menentukan apakah terjadi kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian administrasi, atau sebab lain.

Proses pemeriksaan dan respons Diskop

Kuasa hukum menyatakan mereka telah menunggu sekitar 11 hari kerja sejak menerima surat balasan kementerian, namun belum ada koordinasi atau klarifikasi resmi dari Diskop UKM Perindag Kota Medan.

"Kami sudah menunggu kurang lebih 11 hari kerja, tetapi sampai sekarang belum ada koordinasi maupun klarifikasi kepada kami. Padahal, salah satu poin dalam surat Kementerian Koperasi secara tegas meminta agar pengaduan kami ditelaah dan diklarifikasi,"

Karena tidak berhasil menemui kepala dinas atau pejabat berwenang saat kunjungan, mereka menyerahkan surat permintaan hasil tindak lanjut kepada petugas kantor.

Implikasi bagi anggota KPUM

S Mandala Gurusinga SH SE MKn menekankan pengaduan ini bukan sekadar sengketa internal. Menurutnya, hal itu menyangkut hak dan kepentingan seluruh anggota KPUM sehingga memerlukan pemeriksaan transparan dan kepastian tindak lanjut dari Kementerian Koperasi dan Diskop setempat.

"Yang kami perjuangkan ini adalah kepentingan anggota koperasi. Kami berharap ada tindak lanjut yang jelas, pemeriksaan secara transparan, dan penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai persoalan yang menyangkut hak anggota ini berlarut-larut tanpa kepastian,"

Pemeriksaan dokumen pendukung dan klarifikasi resmi dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada anggota dan menentukan langkah pengawasan selanjutnya.