DPRD Medan Soroti Anggaran Rehabilitasi Sekolah Dinilai Kurang

Medan, 10 November — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, menyoroti alokasi anggaran rehabilitasi SD dan SMP di Kota Medan. Ia menilai anggaran yang disediakan terlalu kecil, disamaratakan tanpa mempertimbangkan kondisi tiap sekolah, dan perlu ditinjau ulang oleh instansi terkait serta diawasi oleh lembaga independen.

Sorotan pada alokasi rehabilitasi sekolah

Tia mengatakan anggaran rehabilitasi untuk sekolah dasar dan menengah pertama relatif kecil dan tidak proporsional. Perencanaan, menurutnya, harus didasarkan pada peninjauan lapangan, bukan sekadar daftar usulan.

Pertama, pendidikan ini jangan sampai dianggap tidak lebih penting dibandingkan pos jaga maupun pendopo rumah dinas. Dari sisi anggaran, rehabilitasi sekolah justru lebih kecil dan disamaratakan untuk sekolah-sekolah SD maupun SMP di Kota Medan.

Perbandingan anggaran fasilitas lain

Anggota Komisi II DPRD Medan ini mempertanyakan adanya alokasi besar untuk rehabilitasi fasilitas non-pendidikan. Ia mencontohkan anggaran rehabilitasi pos jaga dan pendopo rumah dinas Wali Kota yang masing-masing disebut mencapai sekitar Rp400 juta.

Bagaimana mungkin anggaran rehabilitasi pos jaga dan pendopo rumah dinas Wali Kota Medan masing-masing bisa mencapai Rp400 juta, sementara kebutuhan rehabilitasi sekolah masih belum mendapat perhatian yang sebanding? Ini menunjukkan perlunya perencanaan anggaran yang benar-benar matang.

Desakan pemeriksaan dan dugaan pemotongan anggaran

Tia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian pada penggunaan anggaran di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru). Ia menilai pemeriksaan diperlukan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan pada perencanaan.

Ini bukan lagi soal mencari-cari kesalahan. KPK juga harus benar-benar menyoroti dan memeriksa penggunaan anggaran di Perkim. Kita ingin semuanya transparan dan sesuai dengan perencanaan serta kondisi pekerjaan di lapangan.

Selain itu, ada isu dugaan pemotongan anggaran sekitar 15 persen yang menurut Tia perlu ditelusuri dan dibuktikan agar tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan.

Kalau memang ada pemotongan 15 persen seperti yang selama ini menjadi pembicaraan, tentu harus ditelusuri. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan.

Permintaan peninjauan program dan transparansi

Tia juga meminta agar pekerjaan rehabilitasi fasilitas umum lain, termasuk toilet umum dan fasilitas di kawasan Pasar Petisah Medan, ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lapangan.

• Meninjau ulang prioritas anggaran rehabilitasi sekolah
• Memastikan penilaian berbasis survei lapangan
• Meminta pemeriksaan KPK terhadap penggunaan anggaran Perkimcikataru
• Menelusuri dugaan pemotongan anggaran 15 persen

Ini bukan untuk mencari kesalahan pribadi siapa pun, tetapi bagaimana kita menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ini amanah yang diberikan kepada kami sebagai anggota DPRD. Apa yang kami lakukan tentu akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT di akhirat kelak.

Implikasi: Sorotan DPRD menunjukkan kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme perencanaan anggaran dan meningkatkan pengawasan. Ke depan, perubahan alokasi dan pemeriksaan independen dapat memengaruhi pelaksanaan rehabilitasi sekolah serta prioritas pembangunan fasilitas publik di Kota Medan.