Program Makan Bergizi Gratis: APPMBGI Serukan Jangan Dipolitisasi
Program Makan Bergizi Gratis menjadi sorotan APPMBGI yang meminta semua pihak tidak mempolitisasi program itu karena menyangkut masa depan jutaan anak. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, di Jakarta, Minggu, 21 Juni 2026, saat menanggapi polemik dan evaluasi kebijakan.
APPMBGI minta jangan dipolitisasi
Program Makan Bergizi Gratis menurut Abdul adalah prioritas nasional yang harus dijaga objektivitasnya. Ia menegaskan program tidak sepatutnya dijadikan alat politik karena menyangkut kepentingan generasi penerus bangsa.
“Kami meminta kepada semua pihak agar selama masa transisi dan perbaikan ini, jangan ada yang mempolitisir isu MBG untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Program ini terlalu penting untuk masa depan anak-anak bangsa dan tidak boleh dijadikan alat politik,”
Evaluasi dan moratorium sebagai momentum perbaikan
Abdul menyatakan evaluasi dan moratorium Program Makan Bergizi Gratis perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan. Proses perbaikan, tambahnya, harus dilaksanakan tanpa merugikan mitra dan investor yang telah berkontribusi.
“Kami berharap hasil evaluasi melahirkan kebijakan lebih matang tanpa membebankan kerugian sepihak kepada mitra dan investor. Termasuk pengelola SPPG yang selama ini menunjukkan komitmen dan kinerja baik dalam menjalankan program MBG,”
Dorongan dialog dengan Badan Gizi Nasional
APPMBGI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperintens komunikasi dan dialog dengan seluruh mitra pelaksana. Menurut Abdul, keterlibatan pemangku kepentingan penting agar perbaikan tata kelola berjalan berkelanjutan dan kebijakan lebih presisi.
“Kami berharap BGN lebih intensif berdialog dan berkomunikasi dengan seluruh mitra serta pemangku kepentingan MBG. Melalui komunikasi terbuka, keputusan yang diambil dapat lebih presisi, adil, dan menguntungkan semua pihak terkait,”
Siap menjadi mitra konstruktif
APPMBGI menegaskan kesiapannya untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dan BGN dalam memperbaiki pelaksanaan program. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar manfaat gizi optimal dapat dirasakan anak-anak penerima.
Dengan pendekatan dialogis dan evaluasi berbasis data, APPMBGI berharap perbaikan kebijakan MBG dapat menjaga keberlanjutan layanan tanpa mengorbankan pihak-pihak yang telah bekerja keras. Ke depan, fokus utama tetap pada pemenuhan gizi anak sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...