Presiden Sampaikan KEM PPKF 2027 di Paripurna DPR

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026 untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2027. Penyampaian itu dilakukan karena kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian memaksa kebijakan fiskal dibuat lebih waspada dan terukur.

Alasan kehadiran Presiden di paripurna

Presiden mengatakan kehadirannya sengaja dilakukan agar arah kebijakan ekonomi negara tersampaikan langsung kepada wakil rakyat. Penyampaian menjadi bagian pembicaraan awal penyusunan RAPBN Tahun 2027.

“Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita,”

Pernyataan itu disampaikan di hadapan anggota DPR yang hadir pada sidang yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Ketidakpastian global dan dampaknya

Presiden menekankan bahwa konflik internasional meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Ia berargumen bahwa ketegangan geopolitik berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional meskipun terjadi di wilayah yang jauh dari Indonesia.

“Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian,”

Presiden memberi contoh konflik di beberapa kawasan, termasuk Eropa dan Timur Tengah, yang menurutnya memengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri melalui jalur perdagangan, energi, dan rantai pasokan.

Implikasi terhadap kebijakan fiskal dan APBN

Menurut kepala negara, kondisi global tersebut menuntut pendekatan kebijakan fiskal yang lebih hati-hati. Penyusunan KEM PPKF menjadi dasar bagi pemerintah dan DPR dalam merancang belanja negara dan kebijakan penerimaan pada RAPBN 2027.

“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini. Saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,”

Pernyataan ini menunjukkan niat pemerintah untuk memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi risiko eksternal.

Konteks sidang dan langkah selanjutnya

Sidang paripurna tersebut berlangsung pada momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 dan fokus pada penyampaian kerangka ekonomi makro. Selanjutnya, DPR dan pemerintah akan membahas rincian anggaran dan kebijakan fiskal sebagai bagian dari proses legislasi RAPBN 2027.

Langkah ini menandai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan stimulus domestik dan kehati-hatian fiskal di tengah dinamika global yang tidak menentu.