Menko Polkam: Praja IPDN Harus Berani Perjuangkan Kebenaran

Jakarta, 29 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus berani memperjuangkan kebenaran demi kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat pembekalan kepada praja IPDN di Jatinangor, Jawa Barat.

Pesan utama pembekalan

Djamari meminta para praja menjadi birokrat yang berintegritas, disiplin, dan memiliki keberanian moral. Ia menekankan bahwa pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting.

Dia juga menyampaikan salam dan pesan Presiden kepada seluruh praja agar belajar sungguh-sungguh karena peran mereka dinantikan bangsa.

Tantangan global dan fokus kebijakan

Djamari mengingatkan bahwa dinamika geopolitik dan tantangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik memengaruhi kebijakan nasional. Selain itu, ia menyoroti ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara sebagai ancaman serius.

Perubahan geopolitik dunia sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Pemerintah terus bekerja agar dampaknya dapat diminimalkan.

Untuk itu, Djamari meminta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menyebut pemanfaatan bonus demografi hingga 2035 sebagai peluang, sekaligus peringatan agar Indonesia tidak terjebak pada middle income trap.

Memperbaiki bangsa harus dimulai dari manusianya. Pendidikan menjadi kunci.

Etika publik dan layanan masyarakat

Djamari menegaskan korupsi dalam bentuk apa pun merupakan pengkhianatan terhadap negara. Ia meminta praja hadir sebagai pelayan masyarakat dengan sensitivitas sosial tinggi, bukan sebagai pihak yang dilayani.

Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani.

Pesan inti adalah penguatan etika birokrasi: keberanian berbicara benar, antikorupsi, dan orientasi pada pelayanan publik.

Peran IPDN menurut Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menegaskan peran strategis IPDN. Menurut Tito, institut ini penting dalam mencetak aparatur sipil negara profesional dan berintegritas.

Tito menyebut lulusan IPDN banyak dibutuhkan pemerintah daerah karena disiplin dan kesiapan kerja. Ia juga menegaskan komitmen IPDN untuk meniadakan praktik kekerasan dalam lingkungan pendidikan dan mengembangkan diri sebagai pusat pelatihan dan kajian kebijakan publik.

Penghargaan dan penutup

Pada acara itu, Menko Polkam menerima Anugerah Kartika Astha Brata Utama dan penyematan pin Alumni Kehormatan Pendidikan Tertinggi Kepamongprajaan. Penghargaan ini menegaskan hubungan lembaga pendidikan tinggi pemerintahan dengan penguatan birokrasi nasional.

Dengan arahan itu, ekspektasi terhadap praja IPDN jelas: menjadi birokrat yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan lokal maupun global demi kesejahteraan rakyat.