Prabowo: Megawati Pernah Bantu Saat Saya Menang Tender

Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah mendapat bantuan dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, ketika ia tidak memegang jabatan politik. Pernyataan itu disampaikan di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Menurut Prabowo, bantuan terjadi di bidang ekonomi berupa keputusan untuk tidak menghalangi kemenangannya dalam sebuah tender.

Pengakuan langsung di Parlemen

Prabowo mengatakan bantuan Megawati datang saat ia berada di posisi tanpa kekuasaan dan jabatan. Ia menyebut Megawati turut mengintervensi agar proses yang sudah dimenangkan dilanjutkan tanpa gangguan.

"Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias luntang-lantung. Ibu Mega Soekarnoputri intervensi mengatakan, 'kalau emang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan'," kata Presiden Prabowo.

Meneladani sikap politik Megawati

Prabowo menyatakan sikap Megawati menjadi contoh baginya. Ia menilai partai yang berada di luar pemerintahan juga bisa bertindak konstruktif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip negara.

"Saya sekarang mengikuti contoh beliau (Ibu Megawati). Saya paham dan saya mengerti bahwa PDI-P berkorban untuk berada di luar pemerintah, saya mengerti itu," ujar Kepala Negara.

Netralitas dalam proses tender

Presiden menegaskan bahwa dalam kepemimpinannya, proses lelang negara tidak boleh mempertimbangkan afiliasi politik. Ia menekankan kewajiban pemerintah untuk menghormati hasil yang sah dari tender.

"Saya sekarang Presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia bener, dia menang dengan bener, harus kita berikan," tambah Prabowo.

Implikasi kebijakan

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintahan terhadap prinsip persaingan usaha yang adil. Jika ditegakkan konsisten, kebijakan tersebut dapat mengurangi intervensi politik pada proyek pemerintah.

Waktu dan tempat pengakuan Prabowo memberi sorotan pada hubungan antara figur politik besar dan mekanisme ekonomi. Pernyataan itu juga membuka diskusi tentang peran partai oposisi dalam menjaga stabilitas proses pemerintahan.