Prabowo Resmikan 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Tuban
Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya jagung dan meresmikan pembangunan 10 unit gudang ketahanan pangan Polri tipe 654 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 16 April 2026. Masing-masing gudang memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton, bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Apresiasi atas peran Polri dalam ketahanan pangan
Prabowo memberi penghargaan atas inovasi dan kerja keras anggota Polri dalam mendukung penyediaan pangan. Ia menilai peran kepolisian kini tak hanya soal keamanan, tetapi juga membantu produksi dan distribusi pangan kepada rakyat.
Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak. Saya hari ini sangat gembira diundang di tempat ini, saya melihat peran Polri luar biasa. Dan di sini saya kira adalah karena leadership, kepemimpinan.
Presiden menambahkan bahwa undangan menghadiri panen raya jagung dari Kapolri bukan yang pertama. Ia menyebut pameran hasil pertanian yang dipajang menunjukkan berbagai inovasi yang nyata.
Habis itu jagung, dua kali ya kau undang saya panen raya? tiga kali?sudah tiga kali, ketiga ini. Habis itu ada pameran stand-stand itu, iya kan? Dan ada selalu bukti inovasi-inovasi.
Data panen, ekspor, dan alokasi hasil
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan panen raya jagung serentak kuartal II di lahan seluas 189.760 hektar dengan potensi hasil sekitar 1,23 juta ton. Sebanyak 100 ton dari hasil itu direncanakan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
Menurut Kapolri, koperasi membeli jagung dari petani seharga Rp6.500 per kilogram dan dijual ke Malaysia Rp7.000 per kilogram. Dengan demikian terdapat margin keuntungan sekitar Rp500 per kilogram.
Untuk lokasi Tuban, panen dilakukan di atas lahan seluas 101,5 hektar dengan potensi hasil sekitar 609 ton. Hasil panen ini akan diserahkan ke Bulog untuk memperkuat cadangan pangan dan menjaga stabilitas pasokan.
Jangkauan program dan operasional SPPG
Polri menyatakan ada potensi lahan jagung seluas 1,37 juta hektar di seluruh Indonesia untuk tingkatkan produksi pada 2026. Pada kuartal pertama, Polri melaporkan panen di lahan 91.000 hektar dengan hasil 884.129 ton.
Selain panen dan gudang, Polri meluncurkan operasional SPPG sebanyak 166 unit di berbagai wilayah sebagai dukungan pemenuhan gizi masyarakat dan Program MBG. Distribusi unit tersebut meliputi:
- Polda Banten: 39 unit
- Polda Sumut: 17 unit
- Polda Jateng: 16 unit
- Polda Metro Jaya: 14 unit
- Satgas MBG: 8 unit
Impilikasi dan langkah ke depan
Inisiatif gudang dan jaringan panen Polri menunjukkan pergeseran peran lembaga penegak hukum ke bidang ketahanan pangan. Ke depan, koordinasi antar-institusi, pemanfaatan lahan potensial, dan dukungan logistik akan menentukan keberlanjutan upaya swasembada.
Program ini juga membuka peluang ekspor dan peningkatan pendapatan petani bila rantai pasok dijaga dan margin perdagangan tetap adil.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Wamen LH Minta Kepala Daerah Waspada Kebakaran di TPA Saat El Nino
Wamen LH minta kepala daerah waspadai kebakaran TPA saat El Nino; Menteri LH keluarkan surat edaran pasca ke...
Pemerintah Percepat Cetak Sawah Papua Selatan untuk Kesejahteraan
Pemerintah percepat cetak sawah di Papua Selatan, 48.934 ha terlibat, Rp1,3 triliun dialokasikan untuk tingk...
KemenPPPA Ajak Anak Jadi Penggerak Perubahan Iklim
KemenPPPA mendorong anak dan generasi muda aktif menghadapi krisis iklim melalui aksi sederhana seperti peng...
LPDP Buka Pendaftaran Beasiswa Tahap II 2026, Sediakan 10 Program
LPDP membuka pendaftaran Beasiswa Tahap II 2026 sejak 30 Juni 2026, menyediakan sedikitnya 10 program untuk...
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap untuk Jaga Daya Beli
Pemerintah dan ESDM menetapkan tarif listrik Triwulan III 2026 tetap untuk menjaga daya beli dan stabilitas...
KP2MI Perkuat Komunikasi Publik untuk Cegah Perekrutan PMI Ilegal
KP2MI menguatkan komunikasi publik dan literasi digital untuk mencegah perekrutan PMI ilegal dan merespons l...