Prabowo Tegaskan Indonesia Tetap Demokrasi dan Kejar Pertumbuhan 8%
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pada 11 Juni 2026 bahwa Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi dan berkomitmen menjaga legitimasi melalui kehendak rakyat. Pernyataan itu sekaligus menegaskan kesiapan pemerintah menerima kritik dan menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun melalui program transformasi nasional.
Penegasan komitmen terhadap demokrasi
Presiden membuka pernyataannya dengan menegaskan asal legitimasi negara berasal dari rakyat. Ia menyatakan bahwa posisinya sebagai kepala negara didasarkan pada mandat luas dari pemilu yang bebas dan adil.
"Izinkan saya menyatakan dengan jelas: Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil,"
Menurut Presiden, demokrasi bukan sistem sempurna, namun tetap menjadi cara terbaik untuk memperoleh legitimasi pemerintahan. Ia menekankan bahwa proses demokrasi memerlukan kesabaran dan kepercayaan publik.
Respons terhadap kritik publik
Presiden menyatakan keterbukaan terhadap kritik sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi. Ia mengajak seluruh pihak untuk menilai kebijakan berdasarkan fakta dan realitas yang dihadapi masyarakat.
"Saya menyambut kritik, saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah yang saya pimpin. Juga menimbangnya berdasarkan fakta, serta realitas yang dihadapi rakyat biasa,"
Dengan demikian, pemerintah berjanji tidak menutup ruang evaluasi dan perbaikan kebijakan sepanjang ditujukan untuk kemajuan bersama.
Target pertumbuhan dan program transformasi
Presiden menilai laju pertumbuhan ekonomi saat ini masih belum memadai untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan nasional berkisar sekitar lima persen, yang menurutnya belum cukup.
Untuk mengejar ketertinggalan, ia menyebut perlunya akselerasi hingga delapan persen per tahun melalui berbagai program transformasi nasional di berbagai sektor. Pemerintah akan menekankan perubahan kebijakan dan percepatan implementasi program.
"Kita tidak akan sampai ke sana dengan terus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dalam kondisi Indonesia, puas dengan status quo berarti stagnasi, dan itu bukan jalan yang kami pilih,"
Menjawab kritik dengan capaian nyata
Presiden menegaskan bahwa jawaban atas kritik bukan berupa retorika, melainkan hasil yang bisa diukur oleh publik. Pemerintah berkomitmen menghadirkan capaian konkret sebagai tolok ukur keberhasilan.
"Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika. Melainkan dengan hasil nyata yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun,"
Kebijakan ke depan akan fokus pada pencapaian indikator ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan penegasan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat legitimasi melalui kombinasi penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan pencapaian ekonomi yang nyata.
Berita Terkait
Festival Etik DKPP: Generasi Muda Diajak Awasi Pemilu
DKPP umumkan pemenang Festival Etik 2026; lomba video dan karya tulis melibatkan 217 peserta dari berbagai d...
Kalpataru Jadi Kunci Kesadaran Lingkungan di INVIROTECH 2026
Penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan di INVIROTECH 2026 menegaskan teknologi harus disertai pe...
KemenPPPA: Judi Online Jadi Ancaman Serius bagi Anak
KemenPPPA menyatakan judi online sebagai ancaman serius bagi anak dan bentuk eksploitasi digital; pemerintah...
Pemerintah: Kenaikan Harga Pertamax Menyesuaikan Harga Pasar
Pemerintah menyatakan kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026 untuk menyesuaikan harga p...
PT KAI Tutup 172 Pelintasan Sebidang untuk Cegah Kecelakaan
PT KAI menutup 172 pelintasan sebidang dan memproses 490 lainnya, serta akan pasang palang pintu di 1.148 lo...
BPOM: Mayoritas Penyalahguna OOT dari Kalangan Remaja
BPOM menemukan hampir 70% penyalahgunaan OOT berasal dari usia SMA; edukasi sekolah dan pengawasan distribus...