60.896 Guru Dipanggil Ikuti PPG Guru Tertentu Tahap 2 2026
Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) resmi memanggil 60.896 guru untuk mengikuti PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 Tahun 2026 di seluruh Indonesia. Pemanggilan ini bertujuan mempercepat penuntasan sertifikat pendidik sekaligus meningkatkan kompetensi profesional guru.
Rincian peserta dan sebaran provinsi
Data Direktorat PPG menunjukan Jawa Barat menjadi provinsi dengan peserta terbanyak, diikuti beberapa provinsi lain. Jumlah peserta menandai tingginya minat guru untuk memperoleh pengakuan formal atas profesinya.
| Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Jawa Barat | 8.565 |
| Jawa Timur | 6.548 |
| Sumatera Utara | 4.425 |
| Jawa Tengah | 3.964 |
| Total Nasional | 60.896 |
Tujuan PPG dan manfaat sertifikasi
PPG bukan sekadar pelatihan. Program ini menjadi bukti formal bahwa seorang guru telah memenuhi standar kompetensi profesional. Dengan memiliki sertifikat pendidik, guru berhak dipertimbangkan untuk menerima tunjangan profesi sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, PPG diharapkan meningkatkan mutu pembelajaran, terutama di daerah terpencil di mana banyak guru mengabdi puluhan tahun menunggu kesempatan sertifikasi.
Pendampingan dan peran pemangku kepentingan
Direktorat PPG mengimbau pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendampingi peserta selama proses PPG. Pendampingan dianggap penting agar seluruh tahapan berjalan lancar dan makin banyak guru yang menyelesaikan program.
Akses informasi resmi
Peserta dan pihak terkait dapat mengakses informasi lengkap mengenai jadwal, persyaratan, dan mekanisme PPG melalui laman resmi: ppg.kemendikdasmen.go.id. Informasi juga tersedia melalui akun resmi media sosial @ppg_kemendikdasmen.
Angka pemanggilan ini mencerminkan upaya memperluas keadilan akses bagi guru dan mempercepat target nasional terkait sertifikasi. Ke depan, keberhasilan program ini akan dipantau untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Menko Polkam Dudung Prioritaskan Penanganan Karhutla
Dudung Abdurachman resmi Menko Polkam dan menetapkan penanganan karhutla sebagai prioritas, disertai koordin...
DPR Buka Opsi Parliamentary Threshold 0–20 Persen
Komisi II DPR membuka opsi PT 0–20% dalam RUU Pemilu; semua angka akan diuji melalui argumentasi konstitusio...
Polisi Imbau Hindari Kawasan GBK Jelang Final Indonesia vs Thailand
Polisi imbau warga hindari kawasan GBK pada 5 Oktober 2026 menjelang final Indonesia vs Thailand; antisipasi...
KemenImipas Jatuhkan Sanksi ke 17 Pegawai Lapas Cibinong
KemenImipas menjatuhkan sanksi pada 17 pegawai Lapas Cibinong setelah investigasi terkait penyalahgunaan wew...
Ombudsman Soroti Praktik Transaksional di Lapas Cibinong
Ombudsman RI menemukan dugaan praktik transaksional antarwarga binaan di Lapas Kelas IIA Cibinong yang berpo...
Puan: Modernisasi TNI Harus Diikuti Kesiapan Prajurit
Puan Maharani minta modernisasi TNI diiringi kesiapan prajurit, pemeliharaan alutsista, dan perhatian pada k...