Potensi Ekonomi Masyarakat Pinggir Hutan Jatim Belum Tergarap

BLITAR — Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, menilai masyarakat di sekitar kawasan hutan memiliki potensi ekonomi besar yang belum tergarap, sehingga belum maksimal membantu mengurangi kemiskinan perdesaan. Pernyataan itu disampaikan saat Sosialisasi Pentingnya Peran Civil Society sebagai Pilar Utama Demokrasi dan Pembangunan di Puri Perdana Hotel & Convention Hall, Blitar, Sabtu, 12 September 2026.

Komoditas lokal dengan nilai ekonomi

Erma menyebut sejumlah komoditas yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal. Di antaranya kopi, madu, aren, bambu, empon-empon, dan hijauan pakan ternak. Namun, menurutnya, hasil tersebut belum tercermin dalam indikator perekonomian daerah.

• Kopi
• Madu
• Aren
• Bambu
• Empon-empon
• Hijauan pakan ternak

"Kalau bicara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan, teman-teman masyarakat sekitar hutan ini bisa menjadi bagian dari jawabannya,"

Perlu pengukuran dan data ekonomi yang akurat

Erma menekankan pentingnya punya alat ukur untuk mencatat transaksi dan nilai ekonomi produk masyarakat pinggir hutan. Data terperinci diperlukan agar kontribusi ekonomi kawasan hutan terhadap daerah terlihat dan terukur.

Dengan data yang jelas, pemerintah bisa merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat usaha lokal.

Pendampingan, kelembagaan, dan akses pasar

Menurut Erma, intervensi tidak boleh berhenti pada pengakuan potensi. Dibutuhkan pendampingan teknis, penguatan kelembagaan kelompok, pengembangan produk, dan pembukaan akses pasar.

"Potensinya banyak. Ada madu, kopi, aren, bambu, termasuk hijauan pakan ternak. Kalau ditingkatkan, ini bisa menjadi salah satu alternatif penghasilan masyarakat,"

Ia menambahkan bahwa banyak komoditas saat ini masih dijual dalam bentuk mentah. Pengolahan dan penciptaan nilai tambah dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Manfaat lingkungan dan untuk generasi muda

Erma juga mengaitkan kesejahteraan masyarakat dengan keberlanjutan lingkungan. Bila masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan, mereka memiliki insentif langsung untuk menjaga sumber daya tersebut.

Selain itu, pengembangan usaha berbasis komoditas lokal dapat menjadi alternatif pekerjaan bagi generasi muda, sehingga mereka tidak perlu merantau untuk mencari penghasilan.

Tantangan pelaksanaan

Penguatan kelompok tani hutan tidak dapat dilakukan secara instan. Proses pendataan, verifikasi, dan pembentukan kelembagaan membutuhkan waktu serta pendampingan yang intensif. Keterbatasan jumlah penyuluh kehutanan juga menjadi hambatan nyata.

Erma meminta pemerintah daerah dan provinsi memperkuat fungsi fasilitasi, membantu administrasi, serta memastikan kelompok memperoleh dukungan untuk mengembangkan usahanya.

Kesimpulan: Pengembangan ekonomi masyarakat pinggir hutan harus dimasukkan dalam agenda pembangunan perdesaan. Dengan data yang baik, pendampingan yang tepat, dan akses pasar, potensi lokal bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.