Komisi D DPRD Sumut Panggil PLN Bahas Pemadaman Listrik
Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut) akan memanggil PT PLN untuk rapat pada Rabu mendatang guna membahas pemadaman listrik yang kembali terjadi di sejumlah wilayah. Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan penyebab gangguan dan langkah antisipasi agar layanan kelistrikan tidak terus terganggu.
Agenda rapat dan tujuan pemanggilan
Ketua Komisi D, Timbul Jaya Sibarani, mengatakan undangan kepada PLN adalah bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Rapat dijadwalkan untuk membahas penyebab pemadaman, mitigasi, dan aspek layanan kepada pelanggan.
"Kami akan mengundang PLN pada hari Rabu ini. Pembahasannya terkait pemadaman dan seluruh aspek pelayanan kepada masyarakat,"
Penyebab gangguan yang pernah disampaikan
Menurut Timbul, DPRD ingin mendapat penjelasan langsung soal gangguan yang masih terjadi setelah sebelumnya sempat terjadi pemadaman besar di beberapa daerah. Salah satu penyebab yang pernah disebut oleh PLN adalah tumbangnya tiang SUTET di satu wilayah.
Selain itu, DPRD menegaskan bahwa PLN harus mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan agar layanan tidak mengganggu kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Listrik dinilai sebagai kebutuhan dasar yang berpengaruh besar terhadap aktivitas sehari-hari dan perekonomian.
Komplain masyarakat dan tuntutan kompensasi
Komisi D juga akan menyoroti tuntutan sebagian masyarakat yang meminta kompensasi atas pemadaman. Timbul menyatakan masalah kompensasi itu akan menjadi materi pembahasan agar ada penjelasan terbuka dari PLN mengenai hak pelanggan saat terjadi gangguan.
"Kita akan sampaikan juga soal itu. Nanti pada pertemuan hari Rabu akan kita bahas,"
Harapan mitigasi dan keterbukaan informasi
Timbul menekankan kebutuhan masyarakat akan kepastian bahwa gangguan kelistrikan dapat diminimalisir dan ditangani cepat. Komisi D akan meminta rincian langkah mitigasi yang dilakukan PLN untuk mencegah terulangnya pemadaman serupa di masa mendatang.
Rapat antara Komisi D dan PLN direncanakan bersifat terbuka sehingga dapat diikuti oleh awak media. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima penjelasan langsung terkait penyebab pemadaman dan rencana perbaikan yang akan dilakukan ke depan.
Hasil rapat diharapkan memberi kepastian teknis dan administratif, termasuk mekanisme kompensasi bila terbukti pelayanan terganggu, serta jadwal perbaikan yang jelas untuk meminimalisir dampak terhadap warga dan pelaku usaha.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...