Plh Disperindagkop Subulussalam Akan Cek Realisasi Kopdes Merah Putih
Awaluddin, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam, menyatakan akan turun langsung ke lapangan untuk mendata dan memastikan realisasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Penugasan itu berlaku sejak 2 Juni 2026 hingga 2 Juli 2026.
Penugasan Plh dan durasi tugas
Penunjukan Awaluddin sebagai Plh berlaku satu bulan dan tertuang dalam Surat Keputusan. SK Plh bernomor 800.1.3.1/199/2026 ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, terhitung sejak 2 Juni 2026 sampai 2 Juli 2026.
Rencana verifikasi realisasi Kopdes Merah Putih
Awaluddin mengatakan progres pembangunan Kopdes Merah Putih belum terdata secara riil karena belum ada pemantauan langsung ke lokasi. Ia menjelaskan bahwa penunjukan sebagai Plh baru saja berlangsung, sehingga verifikasi lapangan menjadi prioritas.
Belum terdata secara ril karena belum dipantau langsung ke lapangan karena baru ditunjuk menjadi Plh. Dinas UKM
Dengan kata lain, data saat ini masih bersifat administratif dan memerlukan konfirmasi tim lapangan untuk mengetahui capaian fisik dan anggaran.
Dasar hukum penunjukan
Penunjukan Plh mengacu pada beberapa aturan kepegawaian dan administrasi pemerintahan. Dasar hukum yang disebutkan meliputi:
- UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Surat Kepala Biro Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas
Kondisi pejabat sebelumnya
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM sebelumnya, H. Junifar, dilaporkan memasuki masa purna tugas terhitung sejak 1 Juni 2026. Pergantian sementara ini dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas layanan dan pengawasan program, termasuk pembangunan koperasi desa.
Langkah selanjutnya
Dalam sepekan mendatang, Awaluddin dijadwalkan memimpin pemantauan lapangan untuk mendata realisasi Kopdes Merah Putih. Hasil verifikasi akan menjadi dasar laporan kerja dan langkah perbaikan bila ditemukan kendala pelaksanaan.
Pengawasan langsung dinilai penting untuk memastikan dana, bahan, dan tenaga kerja program koperasi desa termanfaatkan sesuai perencanaan, serta untuk memperjelas status administrasi proyek yang selama ini belum terpantau secara menyeluruh.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polsek Siantar Barat Mediasi Keributan di Kafe P, Kasus Selesai Secara Kekeluargaan
Polsek Siantar Barat merespon keributan di Kafe P (21/11) dan memediasi hingga kedua pihak sepakat menyelesa...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka di Tanjung Morawa
Polda Sumut menangkap tujuh orang di Tanjung Morawa pada 21 November terkait dugaan premanisme dan penembaka...
Pujakesuma Siap Biayai Atlet Deliserdang ke Porprovsu 2026
Pujakesuma menawarkan membiayai keberangkatan 404 atlet Deliserdang ke Porprovsu XII 2026 setelah Pemkab bat...
H. Abdul Malik Terpilih Jadi Sekretaris Umum MUI Sergai
H. Abdul Malik terpilih sebagai Sekretaris Umum MUI Sergai pada 22 November 2026 menggantikan H. Elmis yang...
Kerukunan Umat Beragama Sumut: Indeks Tumbuh, Tantangan Rumah Ibadah
IKUB Sumut 2025 tembus 81,56 dan IHA 2026 7,36; capaian positif namun persoalan pendirian rumah ibadah di Me...
Pemerintah Aceh: Mualem Tak Titip Calon Ketua PWI Aceh
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Efendi, menegaskan Gubernur Muzakir Manaf tak mendukung calon Ketua...