Lokal

PKS DPRD Medan Desak Pemko Stabilkan Harga dan Pasokan Pokok

Bagikan:
Anggota DPRD Medan Syaiful Ramadhan soroti kenaikan harga kebutuhan pokok

Medan — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar. Permintaan itu disampaikan menyusul aduan masyarakat tentang kenaikan harga yang mulai membebani daya beli.

Desakan dan konteks

Apa yang terjadi: warga melaporkan kenaikan harga bahan pokok. Siapa yang menyoroti: Syaiful Ramadhan, anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS. Kapan disampaikan: Selasa (25/8). Di mana: Kota Medan. Mengapa penting: kenaikan harga mengancam keterjangkauan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Langkah yang diminta PKS

Syaiful meminta Pemko Medan melalui perangkat daerah terkait melakukan pemantauan harga secara berkala dan memastikan pasokan tetap tersedia. Ia menekankan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah, instansi terkait, dan pelaku distribusi.

  • Pemantauan berkala harga di pasar tradisional dan modern
  • Koordinasi dengan distributor dan petani/pemasok
  • Langkah preventif untuk mencegah lonjakan pasokan

"Kami mendapat aduan dari masyarakat terkait naiknya bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut. Kami meminta kepada Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait agar melakukan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok," ujar Syaiful Ramadhan.

Dampak dan urgensi

Syaiful mengingatkan bahwa stabilitas harga bukan sekadar masalah ekonomi makro, tetapi berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari keluarga di Medan. Jika pasokan terganggu atau harga terus naik, tekanan terhadap daya beli rumah tangga akan meningkat.

"Kami berharap permasalahan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan, karena menjaga keterjangkauan kebutuhan bahan pokok merupakan bagian penting dalam melindungi kesejahteraan masyarakat Kota Medan," tegasnya.

Tindak lanjut dan harapan

Fraksi PKS menyatakan akan terus mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menangani persoalan kebutuhan dasar masyarakat. Mereka meminta langkah terukur agar rantai pasok tetap berjalan dan harga tetap wajar.

Catatan: upaya pengendalian harga dan penguatan pasokan memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dinas terkait, distributor, dan peran aktif pemangku kepentingan lokal agar kebijakan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait