PKS DPRD Medan Desak Pemko Stabilkan Harga dan Pasokan Pokok
Medan — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar. Permintaan itu disampaikan menyusul aduan masyarakat tentang kenaikan harga yang mulai membebani daya beli.
Desakan dan konteks
Apa yang terjadi: warga melaporkan kenaikan harga bahan pokok. Siapa yang menyoroti: Syaiful Ramadhan, anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS. Kapan disampaikan: Selasa (25/8). Di mana: Kota Medan. Mengapa penting: kenaikan harga mengancam keterjangkauan kebutuhan dasar bagi masyarakat.
Langkah yang diminta PKS
Syaiful meminta Pemko Medan melalui perangkat daerah terkait melakukan pemantauan harga secara berkala dan memastikan pasokan tetap tersedia. Ia menekankan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah, instansi terkait, dan pelaku distribusi.
- Pemantauan berkala harga di pasar tradisional dan modern
- Koordinasi dengan distributor dan petani/pemasok
- Langkah preventif untuk mencegah lonjakan pasokan
"Kami mendapat aduan dari masyarakat terkait naiknya bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut. Kami meminta kepada Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait agar melakukan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok," ujar Syaiful Ramadhan.
Dampak dan urgensi
Syaiful mengingatkan bahwa stabilitas harga bukan sekadar masalah ekonomi makro, tetapi berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari keluarga di Medan. Jika pasokan terganggu atau harga terus naik, tekanan terhadap daya beli rumah tangga akan meningkat.
"Kami berharap permasalahan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan, karena menjaga keterjangkauan kebutuhan bahan pokok merupakan bagian penting dalam melindungi kesejahteraan masyarakat Kota Medan," tegasnya.
Tindak lanjut dan harapan
Fraksi PKS menyatakan akan terus mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menangani persoalan kebutuhan dasar masyarakat. Mereka meminta langkah terukur agar rantai pasok tetap berjalan dan harga tetap wajar.
Catatan: upaya pengendalian harga dan penguatan pasokan memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dinas terkait, distributor, dan peran aktif pemangku kepentingan lokal agar kebijakan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polsek Aek Natas Bekuk Pengedar, Sita Sabu 1,95 Gram di Perkebunan
Unit Reskrim Polsek Aek Natas menangkap RS alias Gobang (33) di perkebunan sawit Labuhanbatu Utara dan menyi...
DPRD Batubara Sampaikan Perubahan Propemperda 2026
DPRD Batubara menyampaikan perubahan Propemperda 2026 pada 9 Oktober, mencakup penambahan satu Ranperda dan...
T. Haris Fadhillah Daftar Calon Ketua PWI Aceh 2026–2031
T. Haris Fadhillah mendaftar sebagai calon Ketua PWI Aceh 2026–2031, mengusung penguatan SDM, transformasi k...
PUPR Banda Aceh Survei 6 Manhole Rusak di Jalan Tgk. Daud Beureueh
Dinas PUPR Banda Aceh temukan enam manhole rusak di Jalan Tgk. Daud Beureueh; dua sudah diperbaiki, sisanya...
Enam Siswa Dirawat, Kondisi Korban Keracunan MBG di Medan Membaik
RSU IPI Medan: enam siswa korban keracunan MBG dirawat, dua sudah pulang setelah kondisi membaik; empat masi...
Sumut Dapat 15.011 Unit Bedah Rumah 2026, Ribuan Belum Diverifikasi
Sumut mendapat 15.011 unit bedah rumah 2026, namun 5.943 unit belum didata; Pemprov diminta percepat koordin...