Sumut Dapat 15.011 Unit Bedah Rumah 2026, Ribuan Belum Diverifikasi

MEDAN — Alokasi program bedah rumah untuk Sumatera Utara naik drastis pada 2026 menjadi 15.011 unit, namun sekitar 5.943 unit belum masuk proses pendataan dan verifikasi sehingga realisasi terancam tertunda. Penjabat Sekda Sumut, Timur Tumanggor, meminta percepatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar bantuan tidak berhenti di atas kertas.

Rincian alokasi dan kenaikan signifikan

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan rincian alokasi tersebut saat bertemu Sekda Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Jumat (9/10). Total 15.011 unit tersebar di kawasan permukiman, perkotaan, dan pedesaan.

Jumlah ini naik tajam dibandingkan 2025 yang hanya mendapat 1.982 unit, atau peningkatan sebesar 13.029 unit (657%) pada 2026.

Status pendataan dan verifikasi

Berdasarkan data Kementerian PKP, baru 9.068 unit yang telah memasuki proses pendataan dan verifikasi. Artinya, sekitar 5.943 unit masih belum tersentuh tahap tersebut, sehingga perlu dukungan pemerintah provinsi dan daerah agar tidak terhambat.

“Kehadiran saya di sini untuk memastikan terlaksananya program itu. Kami akan turun langsung ke daerah seperti Sergai, Deliserdang, dan Kota Medan untuk memonitor terlaksananya program itu,”

Respons Pemerintah Provinsi Sumut

Penjabat Sekda Timur Tumanggor menegaskan Pemprov Sumut akan mempercepat realisasi program dengan berkoordinasi intensif bersama dinas perumahan di kabupaten/kota. Ia juga mengapresiasi perhatian khusus dari Kementerian PKP bagi Sumut.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Perkim kabupaten/kota. Program bedah rumah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi Sumut,”

Skema bantuan dan dampak ekonomi

Program bedah rumah merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Setiap penerima mendapat bantuan tunai sebesar Rp20 juta, terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Selain membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak, program ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja melalui permintaan bahan bangunan dan jasa tukang.

Dengan lonjakan alokasi, tantangan utama kini memastikan seluruh unit terdata dan diverifikasi tepat waktu, sehingga bantuan dapat segera dicairkan dan diterima keluarga penerima manfaat di lapangan.