PIP Cakup 2.277 Siswa di Padanglawas, Dapodik Perbarui Data Dua Kali Setahun
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padanglawas, Laskar Muda Nasution SPd MPd, mengatakan pada Selasa (2/6) bahwa program bantuan pendidikan PIP diunggulkan untuk mencegah anak putus sekolah di wilayah itu. Pernyataan itu disampaikan terkait data penerima PIP yang terus diperbarui melalui sistem sekolah.
Jumlah penerima PIP di wilayah
Menurut Laskar, data menunjukkan terdapat 1.831 siswa SD dan 446 siswa SMP yang tercatat sebagai penerima PIP di Kabupaten Padanglawas. Jumlah itu berasal dari 197 satuan pendidikan SD negeri dan 39 satuan pendidikan SMP negeri.
Kabupaten Padanglawas memiliki 17 kecamatan serta 303 desa dan satu kelurahan. Program ini diharapkan menjangkau keluarga miskin atau rentan miskin di seluruh wilayah tersebut.
Proses pembaruan data
Laskar menerangkan data penerima bantuan akan diperbarui secara periodik sesuai dengan Data Pokok Satuan Pendidikan (Dapodik). Ia menegaskan pembaruan dilakukan dua kali setiap tahun, yakni di pertengahan semester.
"Pembaharuan data penerima bantuan PIP akan terus diperbaharui secara periodik sesuai Dapodik,"
Kriteria penerima
PIP ditujukan bagi peserta didik berusia 6–21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Penerima yang layak tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau ditandai Layak PIP di Dapodik sekolah.
Contoh di tingkat sekolah dan suara warga
Di SD Negeri 0108 Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kepala Sekolah Risma Hamidah Hasibuan SPd menyebutkan dari total 325 siswa, ada 184 siswa yang tercatat menerima PIP.
Sementara itu, warga Lingkungan VI Kelurahan Sibuhuan, Taufik Hasibuan, yang bekerja sebagai buruh bangunan, mengatakan anaknya yang kini berada di kelas IV SD belum terdaftar sebagai penerima bantuan PIP.
"Anak saya sekarang sudah kelas IV SD, sampai sekarang belum ada yang terdaftar sebagai penerima bantuan PIP,"
Kondisi ini menunjukkan meski program sudah menjangkau ribuan siswa, masih ada keluarga yang belum terdaftar. Pembaruan data berkala dan koordinasi antara sekolah, orang tua, serta dinas terkait menjadi penting agar bantuan tepat sasaran.
Ke depan, pemerintah daerah dan pihak sekolah diharapkan terus mengawasi daftar penerima dan melakukan verifikasi agar anak dari keluarga kurang mampu benar-benar memperoleh dukungan pendidikan yang memadai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...