DPRK Desak Pemko Gelar Pilkades Serentak 2026 di 34 Desa
Pemerintah Kota Subulussalam didesak segera menggelar Pilkades Serentak 2026 di 34 desa se-Kota Subulussalam. Desakan datang dari anggota Komisi A DPRK, Ardhiyanto Ujung, yang menilai penundaan berisiko mengganggu pemerintahan dan pelayanan publik. Penyelenggara daerah menyebut jadwal sementara pada Agustus 2026, namun DPRK meminta kepastian lebih cepat.
Desakan DPRK dan alasan
Ardhiyanto menegaskan bahwa kekurangan anggaran bukan alasan menunda pemilihan. Ia meminta dinas terkait bekerja maksimal agar tahapan Pilkades berjalan tepat waktu dan transparan. Menurutnya, masyarakat dan bakal calon kepala desa menunggu kepastian tanggal pelaksanaan.
Segala kekurangan tidak menjadi alasan menunda Pilkades. Pemko, khususnya dinas terkait harus bekerja maksimal agar proses Pilkades Serentak 2026 terlaksana
Politisi Partai Aceh itu juga mengingatkan potensi dampak politis jika Pilkades terus diundur. Ia khawatir publik menilai pemerintah daerah tidak memiliki perencanaan matang.
Jadwal dan respons DPMK
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, Hamdansyah, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkades Serentak di 34 desa dijadwalkan pada Agustus 2026. Ia mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tanpa kehadiran DPRK meskipun telah mengundang melalui humas.
Sudah rapat Forkopimda tentang kegiatan Pilkades, DPRK tidak hadir meskipun sudah disurati melalui Humas
Poin teknis yang mendesak
- Jumlah desa yang akan menggelar Pilkades: 34
- Jadwal yang disebutkan DPMK: Agustus 2026
- Isu utama: kepastian jadwal, anggaran, pembentukan panitia, dan proses pendaftaran
Ardhiyanto mengingatkan bahwa tanpa jadwal pasti, tahapan persiapan seperti pendaftaran calon dan pembentukan panitia berisiko terlambat. Komisi A berjanji mengawal seluruh tahapan mulai penetapan jadwal, pelaksanaan pemilihan hingga pelantikan agar proses berjalan akuntabel.
Dampak penundaan dan langkah ke depan
Penundaan Pilkades berdampak langsung pada kepemimpinan desa, terutama di lokasi yang saat ini dipimpin oleh pejabat penjabat sementara. Jika tidak diselesaikan, keterlambatan bisa mengganggu roda pemerintahan dan layanan publik di tingkat desa.
Ke depan, upaya sinkronisasi antara DPRK dan Pemko diperlukan untuk memastikan jadwal, alokasi anggaran, dan pelaksanaan teknis berjalan lancar. Penetapan jadwal resmi segera menjadi kunci agar tahapan Pilkades Serentak 2026 tidak molor dan tetap transparan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...