DPRK Desak Pemko Gelar Pilkades Serentak 2026 di 34 Desa

Pemerintah Kota Subulussalam didesak segera menggelar Pilkades Serentak 2026 di 34 desa se-Kota Subulussalam. Desakan datang dari anggota Komisi A DPRK, Ardhiyanto Ujung, yang menilai penundaan berisiko mengganggu pemerintahan dan pelayanan publik. Penyelenggara daerah menyebut jadwal sementara pada Agustus 2026, namun DPRK meminta kepastian lebih cepat.

Desakan DPRK dan alasan

Ardhiyanto menegaskan bahwa kekurangan anggaran bukan alasan menunda pemilihan. Ia meminta dinas terkait bekerja maksimal agar tahapan Pilkades berjalan tepat waktu dan transparan. Menurutnya, masyarakat dan bakal calon kepala desa menunggu kepastian tanggal pelaksanaan.

Segala kekurangan tidak menjadi alasan menunda Pilkades. Pemko, khususnya dinas terkait harus bekerja maksimal agar proses Pilkades Serentak 2026 terlaksana

Politisi Partai Aceh itu juga mengingatkan potensi dampak politis jika Pilkades terus diundur. Ia khawatir publik menilai pemerintah daerah tidak memiliki perencanaan matang.

Jadwal dan respons DPMK

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, Hamdansyah, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkades Serentak di 34 desa dijadwalkan pada Agustus 2026. Ia mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tanpa kehadiran DPRK meskipun telah mengundang melalui humas.

Sudah rapat Forkopimda tentang kegiatan Pilkades, DPRK tidak hadir meskipun sudah disurati melalui Humas

Poin teknis yang mendesak

• Jumlah desa yang akan menggelar Pilkades: 34
• Jadwal yang disebutkan DPMK: Agustus 2026
• Isu utama: kepastian jadwal, anggaran, pembentukan panitia, dan proses pendaftaran

Ardhiyanto mengingatkan bahwa tanpa jadwal pasti, tahapan persiapan seperti pendaftaran calon dan pembentukan panitia berisiko terlambat. Komisi A berjanji mengawal seluruh tahapan mulai penetapan jadwal, pelaksanaan pemilihan hingga pelantikan agar proses berjalan akuntabel.

Dampak penundaan dan langkah ke depan

Penundaan Pilkades berdampak langsung pada kepemimpinan desa, terutama di lokasi yang saat ini dipimpin oleh pejabat penjabat sementara. Jika tidak diselesaikan, keterlambatan bisa mengganggu roda pemerintahan dan layanan publik di tingkat desa.

Ke depan, upaya sinkronisasi antara DPRK dan Pemko diperlukan untuk memastikan jadwal, alokasi anggaran, dan pelaksanaan teknis berjalan lancar. Penetapan jadwal resmi segera menjadi kunci agar tahapan Pilkades Serentak 2026 tidak molor dan tetap transparan.