Samosir Sepakati Perubahan APBD 2026, Pagu Naik Rp62 Miliar
PANGURURAN — Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD Kabupaten Samosir menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Samosir, Senin (14/9).
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dan Ketua DPRD Nasip Simbolon setelah laporan Badan Anggaran DPRD dibacakan dan rapat dinyatakan memenuhi kuorum dengan kehadiran 17 anggota DPRD.
Perubahan Pagu Anggaran
Hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan adanya peningkatan pagu APBD Kabupaten Samosir untuk 2026. Pagu berubah dari sekitar Rp776 miliar menjadi sekitar Rp838 miliar, atau bertambah sekitar Rp62 miliar.
| Pos | Sebelumnya | Setelah Perubahan | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pagu APBD 2026 | Rp776 miliar lebih | Rp838 miliar lebih | Rp62 miliar lebih |
Langkah Teknis dan Tujuan
Bupati Vandiko menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD selama proses pembahasan. Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
“Terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Samosir atas kerja keras yang tidak kenal lelah dalam pembahasan, sehingga pada hari ini kita dapat mencapai kesepakatan bersama terhadap Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.”
Menurut Vandiko, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. Perubahan anggaran juga diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Tahapan Selanjutnya
Setelah penandatanganan P-KUA dan P-PPAS, perangkat daerah diminta menyusun RKA perubahan yang nantinya dikompilasi menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026. Ketua DPRD Nasip Simbolon berharap proses ini dapat berjalan cepat agar program yang telah direncanakan segera dilaksanakan.
“Setelah KUA-PPAS ini disepakati, Ranperda tentang APBD 2026 diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diajukan kepada DPRD untuk dibahas, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan pada waktu yang tersisa.”
Konteks Pembangunan
Perubahan anggaran dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Samosir seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029 dengan visi "Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan." Pemerintah daerah menekankan bahwa APBD yang disusun bersama harus memuat program prioritas yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pengesahan Ranperda Perubahan APBD akan menjadi langkah berikutnya untuk memastikan alokasi anggaran baru dapat direalisasikan tepat waktu demi mendukung program pembangunan daerah.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Koperasi Desak Eksekusi Putusan MA atas Lahan Eks PT Torganda
Koperasi mendesak eksekusi dua putusan MA atas 47.000 ha lahan eks PT Torganda; menuntut kepastian hak dan p...
Polrestabes Medan Gerebek Rumah di Jalan Jermal, Dua Orang Diamankan
Tim gabungan Polrestabes Medan menggerebek rumah di Jalan Jermal pada 30/10; ditemukan barang bukti narkoba...
Pengadilan Agama Stabat Naik Jadi Kelas IA, PIRSM Diluncurkan
Plt. Bupati Langkat apresiasi kenaikan Pengadilan Agama Stabat ke Kelas IA dan peluncuran aplikasi PIRSM unt...
Dekranasda Sabang Dorong Produk IKM Kakao dan Kemasan
Ketua Dekranasda Sabang kunjungi Sentra IKM Kakao dan Rumah Kemasan di Sabang Fair untuk dorong promosi, kem...
Banda Aceh Serahkan Kursi Roda untuk Tiga Warga Lueng Bata
Wakil Wali Kota Banda Aceh menyalurkan tiga kursi roda untuk warga Kecamatan Lueng Bata yang lumpuh atau str...
Labuhanbatu Perkuat Pengawasan Pengadaan lewat MCSP-RBS KPK 2026
Pemkab Labuhanbatu menggelar evaluasi MCSP-RBS KPK 2026 untuk memperketat pengawasan pengadaan barang dan ja...