Ratusan Siswa di Sumut Keracunan MBG, Polda Diminta Selidik

MEDAN — Kasus keracunan saat menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) menimpa ratusan pelajar di Provinsi Sumatera Utara sepanjang 2026. Insiden terjadi di beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Karo (13 Agustus) dan Kabupaten Asahan (14 September), sehingga korban harus dilarikan ke rumah sakit dan menimbulkan protes publik atas lambatnya penyelidikan.

Jumlah korban dan kronologi singkat

Berdasarkan data yang beredar, korban keracunan MBG sudah mencapai ratusan pelajar. Di Kabupaten Karo, kejadian pada 13 Agustus 2026 memicu perawatan intensif. Dua siswa bahkan dikabarkan dibawa ke Jakarta karena mengalami dugaan kehilangan ingatan.

Insiden berikutnya menimpa MTsN 2 Kisaran di Kabupaten Asahan pada 14 September 2026, yang membuat 30 siswa dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap MBG. Dampak beragam muncul, dari muntah dan pusing hingga kondisi yang memerlukan perawatan medis lanjutan.

Respons aparat dan kritik publik

Publik menyerukan penyelidikan cepat untuk mengungkap penyebab keracunan, termasuk kemungkinan kontaminasi bahan baku atau kesalahan pengolahan. Kasus ini juga memicu kritik terhadap penanganan aparat di tingkat provinsi.

Sejumlah pihak menuding Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, belum cukup sigap menindaklanjuti laporan. Saat ditemui, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, memilih tidak memberi penjelasan terkait perkembangan penyelidikan.

Tindakan Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengambil langkah administratif dengan mencopot Kepala Regional BGN Sumatera Utara, Agung T Kurniawan, menyusul kasus di Kabupaten Karo. Pencopotan itu dikritik Sudaryono karena proses eksekusinya dianggap berjalan lambat, padahal instruksi sudah diberikan sejak kunjungan ke Karo sekitar sebulan sebelumnya.

Impak terhadap program MBG dan langkah ke depan

Kejadian berulang ini menimbulkan kekhawatiran pada keberlanjutan program MBG yang sejatinya bertujuan memperbaiki gizi anak sekolah. Pakar kesehatan dan orang tua meminta evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasokan, standar pengolahan, serta mekanisme pengawasan di sekolah.

Publik kini menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian dan laporan teknis dari BGN. Hasil itu penting untuk menentukan perbaikan prosedur, pertanggungjawaban, dan agar program MBG tetap aman bagi pelajar.