Perpres Bisnis HAM Digarap, Tegaskan Perlindungan dan Pemulihan
Pemerintah mematangkan Rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperkuat perlindungan HAM dan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran. Pembahasan itu disampaikan dalam diskusi di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 3 Juni 2026.
Tujuan dan ruang lingkup Perpres
Rancangan Perpres disiapkan untuk memastikan tanggung jawab negara dan pelaku usaha terkait dampak HAM dari aktivitas bisnis. Regulasi ini bertujuan memperjelas siapa bertanggung jawab, bagaimana pencegahan dilakukan, serta mekanisme pemulihan bagi pihak terdampak.
Tiga pilar utama
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Sofia Alatas, menegaskan ketiga pilar yang menjadi landasan kebijakan Bisnis dan HAM. Ia menekankan pentingnya hubungan saling terkait antara negara, korporasi, dan mekanisme pemulihan.
Negara wajib melindungi, korporasi menghormati HAM, dan akses pemulihan harus tersedia bagi pihak terdampak. Ketiga pilar tersebut saling terkait sehingga tidak dapat berjalan sendiri dalam penerapan Bisnis dan HAM.
Asal-usul konsep dan implementasi
Sofia menyebut konsep Bisnis dan HAM berkembang sejak PBB menerbitkan Guiding Principles on Business and Human Rights pada 2011. Di Indonesia, implementasi awal berlangsung di berbagai kementerian sebelum kemudian lebih intens digarap oleh Kementerian HAM.
Menurutnya, perkembangan perhatian global—terutama di Eropa dan sebagian negara ASEAN—mendorong Indonesia untuk menguatkan regulasi agar praktik bisnis dapat berlangsung bertanggung jawab.
Akses pemulihan dan peran para pihak
Rancangan Perpres hendak memperjelas opsi pemulihan yang dapat ditempuh, baik oleh negara, pelaku usaha, maupun melalui kolaborasi keduanya. Tujuannya agar korban pelanggaran HAM mendapatkan pemulihan yang efektif dan prosedural.
Selain mempertegas kewajiban, Perpres juga dimaksudkan untuk menyelaraskan mekanisme pencegahan, penanganan keluhan, dan pemulihan sehingga membentuk rangkaian yang terintegrasi.
Langkah berikut dan implikasi
Dokumen Rancangan Perpres masih dalam proses finalisasi dan pembahasan lintas pemangku kepentingan. Jika diberlakukan, aturan ini diharapkan memberi kepastian hukum bagi korban serta mendorong praktik bisnis yang lebih menghormati HAM.
Percepatan regulasi akan menjadi langkah penting dalam menjawab meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas korporasi di tingkat nasional maupun internasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...