Perlinsos Digital: Bakom Sebut Pendaftaran Bansos dari 200 Hari Jadi 5 Menit

Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mempercepat layanan perlindungan sosial dengan peluncuran Perlinsos Digital. Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, menyampaikan hasil uji coba pada Rabu, 19 Agustus 2026, di Jakarta. Hasil awal menunjukkan proses pendaftaran dan verifikasi bansos yang semula dapat memakan hingga 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam sekitar lima menit.

Hasil uji coba: lompatan waktu verifikasi

Uji coba Perlinsos Digital menghasilkan efisiensi signifikan dalam waktu kerja. Proses yang sebelumnya berbelit dan memakan waktu panjang kini terpangkas drastis. Data awal menunjukkan perbaikan waktu proses pendaftaran dan verifikasi kelayakan penerima bansos.

Proses pendaftaran bantuan sosial dan verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari, dalam uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja, kata Qodari.

Cara kerja: integrasi data melalui DPI dan SPLP

Qodari menjelaskan bahwa Perlinsos Digital adalah sistem perlindungan sosial yang terintegrasi. Sistem ini menghubungkan data dari kementerian dan lembaga melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Salah satu komponen penting adalah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). SPLP mengintegrasikan data dari delapan kementerian/lembaga agar sistem yang selama ini terpisah dapat bekerja bersama secara terpadu.

Cakupan uji coba dan rencana perluasan

Dari penerapan awal, pemerintah telah mendaftarkan lebih dari 3,3 juta Kartu Keluarga. Data tersebut berasal dari 43 kabupaten/kota yang menjadi lokasi uji coba. Meski masih tahap awal, Bakom memastikan pengembangan akan dilanjutkan ke wilayah lain.

Qodari menegaskan bahwa setelah evaluasi, sistem akan diperluas bertahap ke seluruh wilayah Nusantara. Tujuannya adalah memastikan akses bansos lebih cepat, tepat sasaran, dan mengurangi beban administrasi di tingkat daerah.

Implikasi dan langkah selanjutnya

Digitalisasi Perlinsos berpotensi memangkas birokrasi dan mempercepat penyaluran bantuan. Integrasi antar-institusi juga diharapkan meningkatkan akurasi data penerima. Selanjutnya, pemerintah akan terus menguji dan menyempurnakan sistem sebelum rollout nasional.

Dengan pengembangan berkelanjutan, Perlinsos Digital diharapkan menjadi fondasi modernisasi layanan sosial dan meningkatkan efektivitas program bansos di Indonesia.