Bansos Digital Diuji di 215 Kabupaten/Kota, Luhut: Agen Pakai Face Recognition

Pemerintah mulai melakukan uji coba Perlinsos Digital di 215 kabupaten/kota setelah persiapan sekitar satu tahun. Program ini sebelumnya diuji di Banyuwangi dan dirancang agar pendaftaran serta pengecekan kelayakan penerima dilakukan melalui agen lokal dengan dukungan teknologi pengenalan wajah.

Skala dan jadwal piloting

Pengujian diperluas ke 215 kabupaten/kota pada pekan ini. Proses itu mengikuti pilot awal yang digelar di Kabupaten Banyuwangi. Menurut pimpinan tim percepatan, persiapan sistem berlangsung bertahap selama satu tahun penuh.

Peran agen Perlinsos

Agen disebut akan membantu masyarakat mendaftar dan mengecek kelayakan untuk menerima bantuan sosial. Pemerintah mengajak berbagai pihak untuk menjadi agen, termasuk aparat dan organisasi masyarakat.

• TNI
• Polri
• Organisasi masyarakat dan relawan

Namun agen bukan tempat penyaluran bansos. Fungsi utamanya adalah pendaftaran dan verifikasi data, bukan pengambilan dana atau barang bantuan.

Teknologi verifikasi

Sistem menggunakan face recognition untuk mengecek apakah pendaftar memenuhi syarat. Teknologi ini dipasang sebagai bagian dari proses verifikasi agar data lebih cepat dan akurat.

Keterangan resmi

"Dan ini saya kira satu langkah terobosan luar biasa dari presiden. Kami lakukan ini sudah setahun, mempersiapkan ini 1 tahun,"

"Agen itu bukan itu, agen itu untuk mendaftar. 'Saya mau daftar', ya kamu bisa ambil face recognition, saya qualified atau tidak untuk terima,"

Kedua kutipan di atas disampaikan oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah saat menjelaskan mekanisme program di Jakarta, Kamis, 10 September 2026.

Dampak dan perhatian

Perlu pengawasan ketat selama piloting untuk menjamin keamanan data dan akurasi verifikasi. Selain itu, pendaftaran lewat agen harus mudah diakses oleh kelompok rawan sehingga tidak menimbulkan hambatan baru.

Jika uji coba berhasil, pemerintah berencana memperluas penerapan sistem digital ini sebagai bagian dari reformasi penyaluran bantuan sosial nasional.